jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto mengkritik keras koordinasi pemerintah dalam membangun ibu kota negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim).
Pasalnya, anggota Komisi VII DPR itu mengaku mendengar kabar masih ada lahan konsensi tambang di lokasi yang akan dijadikan IKN Nusantara.
BACA JUGA: Menhub Ungkap Desain Sistem Transportasi IKN: Aetropolis sampai Kapal Autonomus
Menurut dia, secara hukum perpindahan IKN harus ditunda hingga masalah kepemilikan lahan benar-benar jelas.
Dia mengingatkan jangan sampai IKN Nusantara dibangun di lahan milik orang.
BACA JUGA: Guspardi Gaus Persilakan Pak Din jika Ingin Gugat UU IKN ke MK
"Ibaratnya mau buka warung, tetapi lapaknya masih punya orang lain. Sangat tidak elok," kata Mulyanto dalam keterangan persnya, Jumat (28/1).
Mulyanto pun mengatakan kisruh lahan konsensi menandakan ada masalah di tahap pembahasan RUU IKN.
BACA JUGA: Edy Rahmayadi Sempat Belajar Berbicara Lembut, Akibatnya Fatal, Ya Ampun
Terbukti, di internal pemerintahan terjadi miskomunikasi antarkementerian tentang lahan yang hendak dijadikan kawasan IKN.
"Kejadian ini makin menguatkan alasan PKS menolak UU IKN. PKS menilai ada banyak hal yang dipaksakan," tutur Mulyanto.
Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengaku tidak tahu sebagian lahan di IKN masih menjadi wilayah konsesi tambang.
Politikus PPP itu justru mengira konsesi tambang yang dipegang sejumlah perusahaan di sana merupakan izin lama yang telah diselesaikan.
Menurut Mulyanto, ada kompensasi yang harus dikeluarkan pemerintah untuk membangun IKN baru ketika izin tambang masih aktif.
"Ini berarti akan ada tambahan biaya lagi bagi pembangunan IKN. Lagi-lagi kasihan rakyat yang APBN-nya dipakai untuk pembangunan IKN yang sebenarnya tidak urgen untuk saat ini," beber legislator dari Daerah Pemilihan III Banten itu. (ast/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur : Soetomo
Reporter : Aristo Setiawan