jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menuturkan sektor perumahan harus memiliki peranan besar dalam mendukung mitigasi dampak ekonomi dari Pandemi COVID-19.
Efek berganda yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur perumahan diharapkan bisa mengakselerasi pertumbuhan sektor lain sehingga bisa percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
BACA JUGA: Kementerian PUPR Siapkan Dana Rp4 Triliun untuk Program Bedah Rumah
“Sektor properti bisa menjadi salah satu leading sektor, karena memiliki multiplier effect yang besar dalam menggerakan lebih dari 140 industri ikutan, seperti material bahan bangunan, genteng, semen, paku, besi, kayu, dan lainnya, sehingga akan mempengaruhi produktivitas masyarakat kita," kata Basuki.
Pada 2020, Kementerian PUPR membentuk Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) di 19 Provinsi untuk mengganti Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT).
BACA JUGA: Tekan Angka Pengangguran, Kementerian PUPR Lakukan Langkah ini
Keberadaan Balai tersebut diharapkan bisa mempermudah koordinasi serta mendorong pelaksanaan pembangunan perumahan dalam Program Sejuta Rumah di Indonesia.
Sementara, Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian PUPR Abdul Hamid Khalawi menjelaskan, tugas BP2P adalah melaksanakan pembangunan perumahan serta koordinasi penyediaan lahan dan pelaksanaan pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, prasarana, sarana dan utilitas umum.
BACA JUGA: Jeremy Teti kepada Deddy Corbuzier: Menikah Berapa Tahun? Terus Bubar Jalan, Memang Anda Bahagia?
Selain itu fungsinya menyusun program dan anggaran, serta perencanaan teknis, pelaksanaan pembangunan pengawasan dan pengendalian teknis, termasuk pemantauan dan evaluasi.
Khawai mengatakan beberapa strategi telah dilaksanakan Kementerian PUPR dalam mendukung PEN, di antaranya percepatan penyaluran Program Padat Karya Tunai (PKT) dengan target 100 persen pada September 2020.
“Kementerian PUPR sangat mendorong agar masyarakat dapat tinggal di rumah yang layak, salah satunya melalui program BSPS. Saat ini progres BSPS sudah mencapai 64,23% dan ditargetkan selesai 100% pada September mendatang,” tutur Khalawi.
Penyelesaian Program Sejuta Rumah 2020 juga terus didorong dengan capaian hingga 24 Agustus 2020 sebanyak 264.457 unit rumah. Jumlah tersebut terdiri dari 212.743 unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan 51.714 unit rumah nonMBR.
“Selama Pandemi COVID-19 memang ada stagnan di angka 200 ribu, tetapi kami tetap optimis dan berusaha agar capaian pembangunan Program Sejuta Rumah meningkat sekurangnya 75% dari target, mengingat proses pembangunan rumah di lapangan terus berjalan,” ucap Khalawi.
Kementerian PUPR juga mengalokasikan anggaran untuk BSPS senilai Rp4,7 triliun dari total anggaran PKT sebesar Rp11,3 triliun.
Anggaran ini digunakan untuk membedah 220.000 unit rumah tidak layak huni (RTLH) yang tersebar di 579 lokasi. Program BSPS ini diperkirakan dapat menyerap sebanyak 244.170 orang tenaga kerja.
Dirjen Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan Eko D Heripoerwanto menambahkan, pemulihan ekonomi di bidang perumahan juga dilaksanakan melalui percepatan penyaluran program pembiayaan rumah bersubsidi seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB), hingga Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).
Terhitung hingga Rabu (19/8), dana pembiayaan FLPP 2020 yang telah disalurkan sebanyak 84.080 unit senilai Rp8,54 triliun. Sehingga total penyaluran dana FLPP dari tahun 2010 – 2020 sebanyak 739.682 unit senilai Rp52,91 triliun.(chi/jpnn)
Redaktur & Reporter : Yessy