jpnn.com, JAKARTA - Koalisi ASPIRASI (Aliansi Masyarakat Sipil untuk Transparasi, Inklusi, dan Demokrasi) yang terdiri dari SETARA Institute, Perludem, TII, dan AJI menggelar dialog kebijakan di Provinsi Aceh, Jawa Barat dan Sulawesi Selatan.
Direktur Eksekutif SETARA Institute Halili Hasan mengatakan dialog ini untuk menyampaikan aspirasi pembangunan inklusif dengan mengundang bakal calon gubernur, tokoh-tokoh yang potensial maju dalam Pilkada, dan beberapa figur di daerah.
BACA JUGA: Kaesang Berani Maju di Pilkada 2024 Jakarta? PSI Berkata Begini
"SETARA Institute bersama Koalisi ASPIRASI meyakini bahwa ekosistem toleransi dan inklusi di setiap provinsi dan kabupaten/kota adalah penyangga utama pembangunan inklusif, yang pada pokoknya memastikan semua kelompok masyarakat, terutama kelompok marjinal terlindungi tidak ada yang tertinggal dalam proses dan penikmat pembangunan. No one is left behind," katanya.
Untuk menumbuhkan ekosistem toleransi dan inklusi, dibutuhkan tiga jenis kepemimpinan yang saling bersinergi, yakni kepemimpinan politik (political leadership), kepemimpinan birokrasi (bureaucratic leadership) dan kepemimpinan sosial (societal leadership) yang bekerja dengan software tata kelola pemerintahan yang inklusif (inclusive governance).
BACA JUGA: ASN di Bangka Belitung Terancam Dipecat Apabila Tak Netral pada Pilkada 2024
Langkah awal membangun tata kelola pemerintahan inklusif ini dimulai dengan komitmen calon pemimpin politik didukung oleh birokrasi dalam perencanaan pembangunan melalui pembentukan RPJMD inklusif dan aktivasi optimum elemen-elemen sosial dan masyarakat sipil sebagai pilar societal leadership.
"Berbagai hasil riset SETARA Institute menunjukkan masih minimnya upaya perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak-hak kelompok marjinal. Adanya berbagai produk hukum serta tindakan hukum diskriminatif terhadap kelompok marjinal terutama minoritas SARA, ragam gender dan orientasi seksual, masyarakat adat, disabilitas, hingga perempuan menunjukkan bahwa agenda dan kebutuhan kelompok marjinal ini masih belum diketengahkan sebagai isu bersama dalam agenda pembangunan," katanya.
BACA JUGA: 8 Tahun Buron, Pembunuh Vina Cirebon Ditangkap di Daerah Ini
"Persoalan kurangnya transparansi serta partisipasi terhadap kebijakan yang menyangkut kepentingan kelompok marjinal masih terjadi," katanya.
Lebih dari 150 pemimpin dan/atau perwakilan organisasi masyarakat sipil hadir dalam dialog kebijakan pada 29-30 Mei 2024 di Aceh, Bandung, dan Makassar yang menyampaikan aspirasi perlindungan dan pemajuan hak-hak asasi manusia, terutama pada kelompok marjinal.
Di Aceh, dialog publik tersebut dihadiri oleh Bacagub Aceh dari Partai Aceh Muzakir Manaf yang diwakili oleh Nurzahri selaku juru bicara Partai Aceh, M. Nasir Jamil dari Partai Keadilan Sejahtera, Darni Daud, dan Muhammad Nazar.
Sedangkan di Jawa Barat, Wali Kota Bogor dua periode yang juga politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya menjadi satu-satunya Bacagub yang hadir dan menunjukkan keberpihakan pada agenda pembangunan inklusif.
Sementara itu di Sulawesi Selatan, dialog dihadiri oleh Samsul Rizal sebagai mantan Walikota Makassar yang saat ini menjabat sebagai anggota DPR RI terpilih periode 2024-2029. (rhs/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bobby Nasution Bergabung dengan Gerindra, Simak Pernyataan Jokowi
Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti