jpnn.com, JAKARTA - Mantan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Marwan Jafar menyatakan, otonomi daerah belum sepenuhnya bisa mengatasi tingginya ketimpangan antara kota dengan desa. Menurutnya, harus ada langkah strategis guna menciptakan penyeimbangan pembangunan desa dan kota.
Berbicara pada focus group discussion (FGD) yang digelar Gerakan Mahasiswa Satu Bangsa (Gemasaba) di Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (2/4), Marwan mengatakan, saat ini perbandingan antara penduduk di perkotaan dengan perdesaan di angka 56 persen berbanding 44 persen. Kondisi itu juga dibarengi ketimpangan pertumbuhan yang menyebabkan kesenjangan antara desa dan kota cukup tinggi.
BACA JUGA: Marwan Jafar Beber Kiat Atasi Ketimpangan Antarwilayah
“Kontribusi kota besar dan metropolitan terhadap pertumbuhan mencapai 32 persen, sedangkan kontribusi kota menengah dan kecil hanya tujuh persen ," ujar Marwan.
Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menjelaskan, kemiskinan di desa meningkat hampir dua kali lipat dibanding perkotaan. Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), Marwan menyebut persentase kemiskinan di perdesaan meningkat hampir dua kali lipat yakni mencapai 13,96 persen dibanding penduduk miskin di kota sebesar 7,7 persen.
BACA JUGA: Dorong Pemerintah Prioritaskan Pemberantasan Narkoba
Marwan menambahkan, Presiden Joko Widodo bahkan dalam beberapa kesempatan menyinggung soal ketimpangan itu. Selain itu, hasil studi International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) dan Oxfam menunjukkan ketimpangan akses antara perdesaan dan perkotaan terhadap infrastruktur seperti jaringan listrik dan jalan berkualitas semakin memperlebar ketimpangan spasial.
Karenanya Marwan menegaskan, harus ada langkah strategis guna menyeimbangkan pembangunan desa dan kota. Salah satunya adalah penguatan pembangunan pertanian, mengingat mayoritas aktivitas perekonomian masyarakat desa masih bergantung pada tingkat produktivitas sumber daya alam (SDA), termasuk peternakan.
BACA JUGA: Pemimpin Harus Memberi Contoh, Seperti Gus Dur
“Kebijakan penguatan pembangunan pertanian sejauh masih lemah, hal itu dibuktikan dengan masih ada kecenderungan daerah-daerah memilih eksploitasi sumber daya alam daripada memperkuat sektor produktif lainnya seperti pertanian," kata Marwan.
Yang tak kalah penting, kata Marwan, upaya mengatasi disparitas pembangunan harus menciptakan keseimbangan pembangunan desa-kota dari aspek ekonomi, politik, hukum, sosial-budaya, dan lainnya. “Sehingga, ke depan terjadi pemerataan pembangunan sosial ekonomi antara desa dan kota," pungkasnya.
Dalam kesempatan sama, Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional (DPN) Gemasaba Heru Widodo menyoroti program pemerintah yang fokus pada pembangunan infrastruktur di daerah tapi ternyata tidak menunjukkan efek positif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi antara desa dan kota. Sebab, kesenjangan sosial ekonomi masih tinggi sehingga ketimpangan kesejahteraan semakin terlihat jelas.
Heru mengatakan, kondisi itu dipicu oleh laju pertumbuhan ekonomi yang rendah dan semakin tingginya angka pengangguran. Bahkan, katanya, di beberapa daerah masih ada kasus bayi kurang gizi.
“Misalnya NTT, Maluku, dan Jawa Barat masih banyak bayi yang kurang gizi. Karena faktor ekonomi orang tua mereka tak mampu memenuhi kebutuhan gizi anak," ujarnya.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Legislator PKB Harus Mewarisi Keteladanan Gus Dur
Redaktur : Tim Redaksi