JAKARTA--Kebijakan pembatasan BBM yang akan diberlakukan pemerintah sungguh kian memberatkan hidup rakyat. "Rakyat makin sengsara. Hak rakyat mendapatkan pelayanan dan pemenuhan sektor energi terutama BBM tidak dipenuhi oleh pemerintah," kata Anggota Komisi VII DPR fraksi PDI Perjuangan, Dewi Aryani, Rabu (11/1), kepada JPNN, di Jakarta.
Dewi menegaskan, alasan pemerintah untuk penghematan sungguh naif, tidak fair dan malah tidak masuk akal. Menurut dia, pemerintah seharusnya memikirkan bagaimana memerbesar penerimaan negara sehingga kecukupan anggaran dapat dipenuhi.
"Hindari hutang luar negeri yang makin menjerat negara dan rakyat, juga batalkan segera kebijakan pembatasan BBM," katanya. Menurutnya, pemerintah juga harus segera menarik dana pajak dari perusahaan-perusahaan migas dan pertambangan, membereskan segera mafia energi dan tidak tanggung tanggung dalam melakukan reformasi birokrasi di ESDM dan sektor lain yang menjadi operator dan pengguna energi.
"Dirjen Pajak, Fuad Rahmany, dalam keterangan persnya di Jakarta Selasa (10/1), mengatakan bahwa pada tahun 2011 realisasi penerimaan pajak dari sektor migas senilai Rp65Triliun. Apa hebatnya?," kata Dewi tak habis pikir. Malah kandidat Doktor Kebijakan Publik Sektor Energi dari Universitas Indonesia, itu menegaskan pada 2011, perusahaan migas BUMN PT Pertamina telah menyetor pajak kepada negara Rp50,9 triliun atau sekitar 72 persen dari realisasi pajak tahun 2011.
"Sementara di republik ini kita tahu terdapat banyak perusahaan migas yang bahkan lebih besar dari BUMN Pertamina. Ini kan sangat-sangat memerihatinkan. Kemana pendapatan sekian besar yang seharusnya menjadi hak rakyat, tapi tidak terserap?," ujar Dewi.
Ia memertanyakan bagaimana seharusnya sikap Menko Perekonomian, apa yang akan dilakukan Menteri Keuangan, Dirjen Pajak, bagaimana peran Menteri ESDM dalam pengawasan produksi migas? Dan apa yg harus dilakukan BP Migas agar para KKKS membayar pajak dengan jujur dan tepat? Bagaimana pula dengan Kejaksaan Agung, KPK? "Apakah untuk hal semacam ini harus SBY selaku Presiden yang turun langsung? Sementara DEN yang diketuai Presiden saja mandul, belum ada hasil apapun dalam pembuatan kebijakan sektor energi," pungkas Dewi penuh keprihatinan.
Nah maka dari itu, Dewi menegaskan rakyat hanya dibuat makin sengsara. "Rakyat jangan jadi korban. Pemerintah (presiden) harus mundur karena terbukti mandul!," tegasnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bola Panas Aceh Dilempar ke MK
Redaktur : Tim Redaksi