JAKARTA - Pakar Perminyakan Kurtubi menganggap kebijakan pemerintah untuk membatasi kuota BBM salah besar. Karena apabila konsumsi BBM dibatasi maka kegiatan ekonomi masyarakat bisa terganggu.
”Ini merupakan kebijakan salah total. Jika dibatasi alhasil pertumbuhan ekonomi nasional pun tidak mencapai target,” ucap Kurtubi di Gedung DPD RI, Jakarta, Jumat (1/6).
Kenyataannya, lanjutnya, dukungan energi yang cukup dibutuhkan agar ekonomi negara terus bertumbuh. Tahun 2011, ekonomi bisa tumbuh hingga 6,5 persen, pertumbuhan tersebut diiringi dengan melonjaknya konsumsi BBM bersubsidi melampaui kuota. “Tahun lalu kan mencapai 41,8 juta kiloliter,” ujar Kurtubi.
Tahun ini, tegas dia, kuota BBM bersubsidi dipatok 40 juta kiloliter. Konsumsi BBM tahun ini bakal melampaui kuota tersebut mengingat pemerintah berharap pertumbuhan ekonomi bisa tetap 6,5 persen. “Ini kan tidak mungkin turun, sebab kita menginginkan adanya pertumbuhan ekonomi 6,5 persen,” tegas Kurtubi.
Untuk itu, Kurtubi menilai, seharusnya pemerintah mampu menyiapkan volume BBM yang lebih besar dari tahun sebelumnya. “Atau, pemerintah mempercepat konversi BBM ke BBG,” ujarnya.
Kurtubi juga menganggap pemerintah saat ini masih menggunakan hitungan mekanisme pasar Singapura. Selain itu, perhitungan ini kurang tepat dan tidak sejalan dan bertentangan dengan MK. Pada dasarnya, MK membatalkan ketentuan yang menyerahkan ketentuan harga BBM pada mekanisme pasar. Dalam pertimbangannya, MK mengatakan, “Pemerintah dapat mempertimbangkan banyak hal dalam menetapkan kebijakan harga tersebut, termasuk harga yang ditawarkan oleh mekanisme pasar,” papar dia. (fdi)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Larangan Plat Merah Pakai BBM Bersubsidi Dinilai tak Efektif
Redaktur : Tim Redaksi