JAKARTA – Anggota Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi menilai rencana pembatasan ataupun pengendalian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, semakin menunjukkan bukti bahwa pemerintah lebih pro asing daripada rakyatnya sendiri. Sebab, pihak yang diuntungkan dengan pembatasan itu adalah SPBU milik asing.
“Ketika DPR menolak kenaikan BBM ini dan muncul kebijakan pengendalian ini ada kepentingan asing yang menunggangi,”ujar Tulus dalam dialog polemik bertajuk “BBM Bikin Galau” di Jakarta, Sabtu (21/4).
Menurutnya, dengan menerapkan pengendalian maka SPBU asing akan diuntungkan. Sebab, konsumen akan berbondong-bondong mengisi bbm di SPBU asing.
Tulus menjelaskan, pertimbangan konsumen lebih memilih SPBU asing karena secara kualitas dan pelayanan lebih baik ketimbang SPBU lokal. “Jadi ini (pengendalian) bukan kebijakan tunggal karena ada dorongan pihak asing di dalamnya,” tudingnya.
Namun Ketua Departemen Ekonomi dan Keuangan DPP Partai Demokrat, Ikhsan Modjo menyanggah pernyataan Tulus.Menurutnya, dari 44 SPBU asing yang beroperasi ternyata hanya Shell saja yang impor bahan bakar dari Singapura. Sedangkan SPBU asing lainnya termasuk Petronas, justru beli dari Pertamina.
“Kalau masalah asing dan non asing itu jangan dipikirkan, saya lebih senang isi di Shell bukan tidak nasionalisme tapi ini artinya memaksa Pertamina untuk bersaing jadi yang dilihat bukan asing dan non asingnya,” pungkasnya. (naa/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pembatasan BBM Subsidi Dimatangkan 24 April
Redaktur : Tim Redaksi