jpnn.com, JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai pembatasan jumlah forward pada aplikasi WhatsApp tidak efektif mengatasi penyebaran berita bohong alias hoaks.
BACA JUGA : Ada 140 Ribu Akun Sebar Hoaks Serang Jokowi - Ma'ruf
BACA JUGA: Ada 140 Ribu Akun Sebar Hoaks Serang Jokowi - Maruf
Juru bicara PSI bidang Teknologi Informasi Sigit Widodo pembatasan pesan forward hingga ke lima penerima tidak akan menyurutkan langkah kelompok-kelompok yang berniat menyebarkan hoaks.
BACA JUGA: Dukung Jokowi – Ma’ruf Amin, Pemuda Bravo 5 Siap Berantas Hoaks
“Ini sekadar pengurangan dari yang sebelumnya bisa mem-forward pesan ke 20 penerima, menjadi hanya lima penerima. Kan mudah saja diganti dengan melakukan forward ke lima pengguna sebanyak empat kali,” ujar Sigit dalam keterangan yang diterima, Senin (28/1).
BACA JUGA : Tersangka Penyebar Hoaks Ijazah Jokowi Tidak Ditahan
BACA JUGA: Positif atau Negatif Integrasi Facebook Messenger, WhatsApp dan Instagram?
Selain mudah diakali, pengurangan ini hanya berlaku untuk aplikasi berbasis Android yang melakukan update setelah 22 Januari 2019.
Artinya, pengguna Android versi 2.19.15 ke bawah masih menggunakan versi sebelumnya dan memilih untuk tidak melakukan update ke versi terbaru.
"Mereka tetap bisa meneruskan pesan ke 20 pengguna,” jelas Sigit.
BACA JUGA : Fadli Zon Dukung Luhut Laporkan Hoaks Cium Kaki Prabowo
Pengurangan jumlah forward juga belum dilakukan WhatsApp pada aplikasi-aplikasi yang berjalan pada sistem operasi selain Android.
“Selain Android, WhatsApp juga berjalan pada sistem operasi iPhone, Windows Phone, Windows, Mac OS, dan web. Memang yang terbanyak menggunakan WhatsApp adalah pengguna Android, tapi penyebar hoaks kan mudah saja menggunakan platform lainnya,” kata Sigit.
BACA JUGA : Cegah Penyebaran Hoaks, WhatsApp Batasi Forward Pesan
Sigit yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Operasional Pengelola Nama Domain Internet Indonesia ini menilai, langkah yang dilakukan WhatsApp mungkin efektif jika penyebaran berita bohong tidak dilakukan secara sistematis.
“Kalau diasumsikan penyebar hoaks hanya masyarakat yang tidak sadar bahwa mereka menyebarkan berita bohong, mungkin langkah ini bisa lumayan mengurangi penyebaran hoaks. Namun menurut kami, yang jadi masalah besar justru berita bohong yang disebarkan oleh pasukan siber untuk kepentingan politik, terutama menjelang pemilu,” ujarnya.
Di samping itu, kata Sigit, pembatasan ini juga merugikan pihak-pihak yang ingin menyebar fakta dan informasi valid dalam masyarakat.
BACA JUGA : Jokowi Beli Sabun Rp 2 Miliar, TKN: Itu Bukan Hoaks
Masyarakat biasa akan manjadi malas menyebarkan fakta dan informasi yang benar karena dibatasi, sementara pasukan siber yang berniat mendistorsi informasi masih bergentayangan menyebarkan berita bohong.
Oleh karena itu, kata Sigit, pihaknya mendorong pemerintah lebih menekankan penegakan hukum pada penanganan kasus-kasus hoaks ketimbang memperketat pembatasan penyebaran informasi.
“Kalau dilihat selama ini, Kominfo masih lebih fokus untuk menangani konten pornografi di Internet. Ini terlihat dari prosentase jenis situs negatif yang diblokir Kominfo dari tahun ke tahun,” ujar Sigit yang pernah menjadi sekretaris panel blokir situs di Kominfo ini. (tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... WhatsApp, Instagram dan Messenger Bakal Disatukan
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga