JAKARTA - Pemerintah terus mendorong penyelesaian pembangunan rel ganda (doble track) kereta api jalur Jakarta-Surabaya sepanjang 723 kilometer untuk menjamin pertumbuhan ekonomi kedepanSayangnya banyak lahan yang harus dibebaskan sehingga butuh biaya lebih dari Rp 2 triliun.
"Masalah yang paling krusial itu lahan milik PT Kereta Api tapi masyarakat tinggal disitu tanpa sertifikat ini akan dicarikan solusinya dengan Pemda apakah dengan ganti rugi atau apa yang penting masyarakat jangan dirugikan," ujar Menteri Perhubungan, Freddy Numberi usai rapat soal Kereta Api di Kantor Wakil Presiden, Selasa (4/10)
BACA JUGA: Indosat Sentuh Level 50 Juta Pelanggan
Yang prinsip, lanjut Menhub, per segmen yang bermasalah itu ada di Cirebon, Surabaya dan beberapa Pemda lain yang terlewati jalur yang kita bangun
BACA JUGA: Kinerja Bappenas Dinilai Belum Optimal
"Tahun 2014, mudah-mudahan di Jawa ini ekonomi menjadi lebh baik karena jalur kargo lancar,""Mengenai biaya untuk pembebsan lahan, Freddy mengaku lupa angka pastinya
BACA JUGA: Rute Penerbangan NBA Ditawarkan ke Maskapai Lain
"Kalau berhasil ini prestasi bagi pulau Jawa karena yang nikmati masyarakat Jawa karena pertumbuhan ekonominya akan tinggi, Pemda harus baik harus diikutkan dalam negosiasi dengan masyarakat setempat dalam hal pembebesan lahan," tuturnya.Wakil Presiden Boediono, kemarin memimpin rapat koordinasi antar Kementerian dan berbagai lembaga, termasuk pemerintah daerah, untuk mendorong percepatan penyelesaian proyek ini"Jika sudah selesai, manfaat jalur ganda rel kereta api pada ekonomi kita sungguh besar dan dampaknya sangat luas pada daerah yang dilewatiOngkos transportasi turun, beban pada jalan raya juga akan menurun secara signifikan," tukasnya.
Hingga saat ini, pembangunan jalur ganda yang sudah selesai adalah Jakarta - Cirebon (219 Km) dan Brebes - Pekalongan (72 Km), sehingga seluruhnya mencapai 291KmSedangkan sisa jalur ganda yang masih harus dibangun adalah Cirebon - Brebes" (62 Km), Pekalongan - Semarang (90 Km) Semarang - Bojonegoro - Surabaya (280 Km)Pembangunan sisa jalur ganda sepanjang 432 Km ini harus selesai seluruhnya pada 2013
Beberapa masalah krusial yang sudah teridentifikasi dalam rapat umumnya berkaitan dengan pembebasan tanahUntuk lintas Cirebon -Brebes, ada hambatan pembebasan tanah di wilayah Kotamadya Cirebon"Di sini, tanah yang seharusnya milik PTKAI dan akan menjadi jalur ganda malah sudah bersertifikat asli dan menjadi milik warga," kata Juru Bicara Wapres Yopie Widianto.
Untuk lintas Pekalongan-Semarang perlu ada pembebasan tanah pada area PTPerkebunan Nusantara IX seluas 29.316 meter persegi (15 x 1.954 meter)Rapat memutuskan Menteri BUMN bertugas menyelesaikan pembebasan lahan iniSedangkan penanggungjawab pelaksanaannya ada pada Perhutani Unit 1 dan Direksi PTPN IX, dengan target penyelesaian September 2011
Sedangkan masalah yang paling pelik adalah pembebasan lahan di lintas Bojonegoro-SurabayaDi sini terdapat Pemukiman padat yang terletak di antara Tandes - SurabayaPada jalur ini ruang bebas untuk rencana jalur ganda juga sangat minimPT KAI," Pemerintah Kota Surabaya dan Dirjen Kereta Api akan bersinergi menertibkan lahan ini"Targetnya pada Juli 2012 pembebasan lahan di situ harus sudah selesai lantas dipagari," terangnya.
Masalah lain berkaitan dengan pipa air milik Petrokimia GresikPipa sepanjang 15 kilometer ini harus dipindahkan dan selesai dalam satu tahunHal ini menjadi tanggung jawab Menteri BUMN dengan target selesai Juli 2012PT Petrokimia Gresik harus mengalokasikan anggaran untuk memindahkan pipa sekaligus sepanjang 15 kilomter"Sebelumnya, Petrokimia Gresik hanya sanggup memindahkan pipa sepanjang lima kilometer dalam setahun," tambahnya.
Anggaran proyek ini mencapai Rp 3,17 triliun untuk tahun anggaran 2012Dan pada 2013, anggaran yang dialokasikan untuk proyek ini mencapai Rp 5 triliunIni termasuk anggaran untuk pembebasan tanahNamun anggaran ini tidak termasuk biaya pemindahan pipa air Petrokimia Gresik sepanjang 15 kilometer yang tetap menjadi beban internal PT Petrokimia Gresik
Persoalannya, pada lahan-lahan itu ada berbagai sengketa antara PT KAI dengan Pemerintah Kota mengenai kepemilikan tanahJuga ada sengketa antara PT KAI dengan wargaUntuk itu, Kepala BPN, Djoyowinoto sudah membentuk dua tim untuk mengatasi masalah iniYang pertama, tim untuk melegalisasi tanah-tanah KAISedangkan tim kedua percepatan penyelesaian sengketa"Saya optimistis dapat menyelesaikan semua masalah pembebasan tanah ini paling lambat Juli 2012," jelasnya(wir)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Izin Terbang Pesawat NBA Dibekukan
Redaktur : Tim Redaksi