jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun membela keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang penggunaan dana APBN untuk membiayai proyek kereta cepat Jakarta - Bandung.
Legislator Golkar di Komisi Keuangan dan Perbankan DPR itu menyatakan pemerintahan Presiden Jokowi terus berupaya membangun infratruktur demi memperbaiki konektivitas antar-wilayah.
BACA JUGA: APBN Bikin Proyek Kereta Cepat Makin Ngebut
Menurut Misbakhun, pembangunan proyek kereta cepat Jakarta- Bandung sudah dilakukan sebelum pandemi Covid-19.
"Kereta api cepat Jakarta-Bandung, kemudian ada Surabaya-Jakarta itu dalam rangka memberikan alternatif moda transportasi kepada masyarakat untuk membangun konektivitas," kata Misbakhun pada diskusi daring bertema APBN di Antara Impitan Pajak dan Utang yang digelar DPP Partai Gelora, Rabu (20/10).
BACA JUGA: Kereta Cepat Jakarta-Bandung Banjir Kritik, hingga Muncul Kata Jangan Dipaksakan
Baca juga: Warning dari Eks Menkeu Fuad Bawazier soal Proyek Kereta Cepat
Sebelumnya, pemerintah melakukan refocussing dan realokasi APBN untuk mengutamakan penanganan Covid-19.
BACA JUGA: Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tak Sepenuhnya Buruk, Simak Nih!
Namun, pemerintah tetap melanjutkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang mengalami kendala dana. Pendanaan proyek kolaborasi Indonesia dengan Tiongkok itu tersendat gara-gara efek pandemi.
Oleh karena itu, Jokowi mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No 93 Tahun 2021 untuk merevisi Perpres No 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Misbakhun menyatakan lalu lintas Jakarta-Bandung sering macet. Di sisi lain, masyarakat membutuhkan moda transportasi cepat.
"Artinya, perkembangan transportasi antara pergerakan masyarakat Jakarta ke Bandung, Bandung ke Jakarta, itu butuh sarana dan moda transportasi yang lebih bervariasi," tutur Misbakhun.
Influencer Tim Kampanye Nasional Jokowi - Ma'ruf Amin di Pilpres 2019 itu menegaskan dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung terdapat risiko opportunity cost.
Oleh karena itu, kata Misbakhun, Presiden Jokowi melakukan langkah antisipasi atas risiko tersebut.
"Itu (penggunaan APBN, red) merupakan langkah-langkah antisipasi yang memang harus dilakukan pemerintah mengingat risiko tersebut," ujar Mukhamad Misbakhun.(mcr9/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur : Antoni
Reporter : Dea Hardianingsih