Pembeli Tanah PT Barata Harusnya Dijerat KPK

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harusnya sudah menjerat pihak lain yang turut merugikan negara dalam kasus penjualan tanah milik PT Barata Indonesia (PT BI) di Surabaya, Jawa Timur. Pemerhati BUMN, Sahat Saragih, menilai kasus jual-beli aset yang menimbulkan kerugian negara  tidak mungkin hanya melibatkan satu pihak penjualnya saja.

Hal itu disampaikan Sahat, Kamis (15/11), terkait proses hukum dugaan korupsi penjualan aset PT BI yang telah bergulir di Pengadilan Tipikor Jakarta. ”Tidak bisa dong orang membeli tanah negara dengan sangat murah dan negara dirugikan tetapi tidak ada tindakan apa-apa,” katanya.

Dalam kasus yang diduga menimbulkan kerugian negara hingga Rp 40 miliar lebih itu, baru Mahyudin Harahap selaku mantan Direktur Keuangan PT BI yang sudah dijerat KPK dan menjadi terdakwa. Sementara dua nama lain yang ikut disebut dalam surat dakwaan, yakni mantan Dirut PT BI Harsutanto dan Direktur Utama PT Cahaya Surya Unggul Tama, Shindo Sumidomo alias Asui masih belum disentuh.   Asui dan perusahannya disebut sebagai pihak yang diuntungkan, sementara negara justru dirugikan.

Karenanya Sahat yang juga Ketua Ikatan Alumni Pasca Sarjana Management Project Universitas Indonesia (IKAPAS MP-UI) itu menegaskan, penjual dan pembeli aset PT BI itu harus sama-sama dijerat.  ”Saya kira ini salah, aneh sekali kalau itu merugikan negara tetapi pihak yang diuntungkan dalam hal ini pembeli tanah malah tidak diperiksa,” kata Sahat.

Seperti diketahui, Mahyuddin Harahap adalah bekas Direktur Keuangan PT BI yang kini menjadi terdakwa. Mahyuddin diduga korupsi karena menjual tanah milik PT BI yang terletak di Jalan Ngagel 109, Surabaya pada kurun waktu 2003-2005.

Dalam surat dakwaan atas Mahyuddin terungkap bahwa tanah seluas 58.700 meter persegi dan bangunan 56.658 meter persegi yang harusnya memiliki Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) senilai Rp 132 miliar,  dijual hanya seharga Rp83 miliar. Dalam surat dakwaan juga diketahui bahwa Mahyuddin tidak bertindak sendirian.

Dalam kasus itu, Mahyuddin diduga bersama-sama dengan Dirut PT BI, Harsusanto dan Asui.  Menurut Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, perbuatan Mahyuddin telah memperkaya diri sendiri dan tim taksasi sebesar Rp 894 juta, serta Asui dan  PT Cahaya Surya Unggul Tama sebesar Rp 21,770 miliar. Karenanya Mahyuddin dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Din Sebut Dahlan dan Dipo Sosok Pemberani