Pembelian Pesawat Kepresidenan Dinilai Kurang Tepat

Kamis, 18 Juli 2013 – 12:40 WIB
JAKARTA - Sekretaris Fraksi Partai Hanura Saleh Husin mengatakan, pembelian pesawat kepresidenan sebaiknya ditunda saja. Apalagi Indonesia baru menaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

"Pembelian pesawat kepresidenan ditunda dulu. Hal ini bisa dilihat dari keadaan di negeri kita yang mana di satu sisi pemerintah berteriak bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bisa jebol sehingga harga BBM harus dinaikan," ujar Saleh saat dihubungi, Kamis (18/7).

Saleh menuturkan, dengan menaikan harga BBM, pemerintah memberikan kompensasi berupa bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) kepada rakyat miskin. Di sisi lain, pemerintah membeli pesawat dengan harga yang sangat mahal. Padahal, pesawat itu bukan merupakan kebutuhan primer rakyat Indonesia.

"Jadi ini suatu yang sangat bertolak belakang dengan yang didengungkan pemerintah. Saya kira waktunya kurang tepat di mana orang sedang ngantri BLSM," ucap anggota Komisi V DPR itu.

Seperti diketahui, pemerintah Indonesia akan memiliki pesawat khusus kepresiden berupa pesawat Boeing bertipe business jet II. Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi memastikan pesawat itu akan datang pada Desember tahun ini. Pesawat itu katanya, akan mulai aktif beroperasi pada Januari 2014.

Mensesneg menyatakan pengadaan pesawat justru menghemat pengeluaran negara. Anggaran yang bisa dihemat mencapai 300 persen. Dia mengatakan, biaya penyewaan pesawat untuk mengangkut presiden dari maskapai penerbangan Garuda mencapai Rp 500 miliar per tahun.

"Kalau nyewa hampir segitu memang. Nanti tinggal bahan bakar. Karena itu sekarang justru lebih boros. Nanti kalau sudah datang akan menghemat," kata Sudi. (gil/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Lagi, Choel Mallarangeng Digarap KPK

Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler