JAKARTA--Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo menegaskan, hambatan utama pemberantasan korupsi di negara ini adalah minimnya kemauan politik atau political will dari penguasa. Minimnya kemauan politik itulah yang menyulitkan institusi penegak hukum memburu dan menyergap para koruptor, terutama koruptor kelas kakap.
"Benar bahwa salah satu pekerjaan terberat bangsa ini adalah pemberantasan korupsi," tegasnya, Selasa (14/2), di Jakarta. Namun, lanjut dia, konsistensi pemberantasan korupsi sulit diwujudkan karena faktor kemauan politik penguasa yang sulit diterjemahkan institusi penegak hukum.
"Beban paling berat memang ada di pundak institusi penegak hukum karena mereka secara tidak langsung ‘dipaksa’ mengukur dan menerjemahkan dengan benar kemauan politik penguasa," ujarnya.
Ekstrimnya, kata Bambang lagi, kemauan politik penguasa dalam hal pemberantasan korupsi berada di area serba abu-abu. Ia mencontohkan, ketika penguasa menghendaki aktor utama kasus suap proyek Wisma Atlet Palembang ditangkap, penegak hukum negara bisa melaksanakan perintah itu dengan hasil yang baik. Sang buron yang berada nun jauh di Kolumbia pun bisa dibawa kembali ke Indonesia dengan pesawat charteran.
Publik pun bertanya, mengapa puluhan buron lain yang bersembunyi di negara lain belum juga diburu? "Masyarakat melihat, ketika penguasa diam dan minimalis menyikapi kasus-kasus besar lain yang menjadi perhatian publik, terjadi stagnasi proses hukum terhadap kasus-kasus itu," jelas politisi Partai Golkar, itu.
Dia menegaskan, presiden boleh mengaku sangat agresif memberantas korupsi. Namun, dia heran, mengapa proses hukum skandal Bank Century belum mencatat progres? Mengapa juga tidak ada kemauan politik memerangi mafia pajak? "Kesimpulannya, pemberantasan korupsi sulit karena kesulitan yang dibuat-buat atau tebang pilih," kata Bambang.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hanya 3 Persen Masyarakat Amalkan Pancasila
Redaktur : Tim Redaksi