jpnn.com, NUSA DUA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang juga sebagai Presiden GOPAC (Global Organization of Parliamentarians against Corruption) atau Organisasi Parlemen Dunia anti-Korupsi, menegaskan pentingnya pemberantasan korupsi dalam mendukung tercapainya agenda pembangunan berkelanjutan.
Pandangan tersebut menjadi pembuka dalam diskusi panel yang diselenggarakan GOPAC bersama UNDP (United Nations Development Programme), WFD (Westminister Foundation for Democracy) dan UNODC (United Nation Office on Drugs and Crime) dalam rangkaian acara World Parliamentary Forum on Sustainable Development di Nusa Dua Bali.
BACA JUGA: Novanto Ajak Parlemen Dunia Menjaga Kelestarian Bumi
Menurut Fadli, pemberantasan korupsi merupakan syarat penting bagi setiap negara untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang inklusif. Meskipun ada pertumbuhan ekonomi, namun ketika praktik korupsi masih masif, maka pembangunan tak akan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat. Korupsi adalah hambatan utama bagi masyarakat global untuk kehidupan yang lebih baik.
Menurutnya, korupsi telah menjadikan pemerintah lemah dalam mendeliver program dan kebijakan pembangunan kepada rakyatnya. Korupsi telah membuat program pembangunan menjadi tidak tepat sasaran, dan telah menciptakan kesenjangan di tengah masyarakat. Lebih dari itu, korupsi juga telah mendorong rendahnya inovasi sebuah negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya.
BACA JUGA: Taufik Kurniawan Minta Rangkap Jabatan Menkeu Diselesaikan
Fadli juga menekankan pentingnya peran parlemen dunia dalam mendukung agenda pemberantasan korupsi. Parlemen memiliki tiga peran strategis dalam pemberantasan korupsi. Pertama yaitu melalui peran legislasi, kedua melalui peran kontrol anggaran, dan ketiga melalui peran pengawasan.
“Optimalisasi ketiga peran ini sangat vital bagi parlemen dalam melawan korupsi,” katanya.
BACA JUGA: DPR Desak Pemerintah Tambah Anggaran BPOM
Selain itu, Fadli juga menggarisbawahi bahwa kerja sama antarparlemen sangat dibutuhkan untuk membuat pemberantasan korupsi semakin efektif.
"Tanpa kerja sama yang kuat dari seluruh pihak, termasuk dari parlemen seluruh dunia, maka akan sulit untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif. Kerja sama parlemen akan mempercepat agenda pemberantasan korupsi yang menjadi target SDGs,” katanya.(adv/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR Dukung KEK Arun Aceh Segera Terealisasi
Redaktur : Tim Redaksi