jpnn.com, JAKARTA - Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing mengatakan, langkah PBNU menerbitkan kartu anggota NU untuk calon presiden Prabowo Subianto, tak bisa disimpulkan sebagai langkah politis.
Pasalnya, NU merupakan lembaga keumatan. Ketika seseorang mendaftarkan diri menjadi anggota dan sepanjang sesuai anggaran dasar/anggaran rumah tangga organisasi, tentu tidak boleh ditolak.
BACA JUGA: Simon: Bunuh Saya, Tembak Saya, Saya Pendukung Prabowo
"Tapi memang publik bisa memaknai berbeda pemberian kartu anggota itu. Misalnya, seolah-olah itu simbol pemberian dukungan NU ke Prabowo," ujar Emrus kepada JPNN, Sabtu (18/8).
Menurut pengajar di Universitas Pelita Harapan itu, jika PBNU tak mengeluarkan kartu anggota ketika diminta Prabowo, bisa jadi malah menimbulkan kesan yang tak baik.
BACA JUGA: Seperti 3 Diktator Ini, Prabowo Dapat Penghargaan dari UBK
Misalnya, lembaga itu dinilai terlibat politik praktis. Apalagi saat bicara blak-blakan di Indonesia Lawyer Club beberapa hari lalu, Mahfud MD menyebut-nyebut nama petinggi ormas Islam terbesar di Indonesia tersebut.
"Dalam politik itu ada input dan output. Input terdiri dari dukungan dan penolakan. Nah, input harus dikelola dengan baik. Misalnya, jika orang mendaftar menjadi anggota ditolak, bisa jadi senjata politik pihak tertentu, untuk tujuan tertentu pula," kata Emrus.
BACA JUGA: Ini Alasan Said Aqil Beri Kartu Anggota NU ke Prabowo
Direktur Eksekutif Emrus Corner ini lebih lanjut mengatakan, komunikasi silaturahmi yang dilakukan Prabowo ke PBNU sangat positif.
"Pak Jokowi juga kan melakukan hal yang sama, bersilaturahmi ke NU dan ke kelompok yang lain. Jadi, silaturahmi itu sangat baik," pungkas Emrus. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sandiaga Uno Pamer Foto Kemesraan dengan PBNU
Redaktur & Reporter : Ken Girsang