Ketua Harian Komite Nasional Indonesia untuk UNESCO, Arief Rahman mengatakan, hal itu dapat dibuktikan dengan masih adanya daerah-daerah yang anggaran pendidikannya sangat minim. Sehingga belum memadai jika harus menerapkan program wajar 12 tahun.
“Pada kenyataannya, memang masih banyak daerah yang anggarannya sangat minim. Sehingga mereka tak siap untuk menetapkan wajar 12 tahun,” ungkap Arif di Jakarta, Kamis (30/8).
Dengan kondisi tersebut, Arif tetap mengimbau kepada seluruh pemerintah daerah untuk mendukung program yang telah diamanahkan oleh Undang- Undang. Arif mencontohkan, beberapa daerah yang dianggap masih belum siap adalah Papua dan Nusa Tenggara Barat.
“Untuk DKI Jakarta saja hanya mampu menyisihkan Rp 6 triliun untuk wajar 12 tahun. Itu belum tentu daerah lain bisa mencapai angka sebesar itu. Dapat dipastikan bahwa daerah masih kewalahan untuk bisa menyokong pendaaan wajar 12 tahun ini,” imbuhnya.
Guru Besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ini menambahkan, program wajar 12 tahun ini menjadi kunci penting bagi berkembangnya pendidikan di Indonesia. Pasalnya, pendidikan di jenjang menengah akan menjembatani para siswa atau peserta didik untuk melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi.
“Oleh sebab itu, harus ada kepedulian yang sangat besar dari pemerintah daerah untuk dapat menerapkan wajar 12 tahun ini. Meskipun tentunya pemerintah pusat akan tetap membantu pendanaannya,” tukasnya. (cha/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ratusan Guru Perpanjang Libur
Redaktur : Tim Redaksi