JAKARTA -- Mungkin cara ini akan menjadi pendorong bagi daerah-daerah untuk memperbaiki kinerja pengelolaan keuangannyaPasalnya, pemerintah akan memberikan reward yang diserahkan langsung oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono bagi kepala daerah yang laporan hasil pemeriksaan keuangannya berpredikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP).
“Kami rasa penghargaan dari Presiden ini tidak bisa dinilai dengan uang
BACA JUGA: Abdurrahman Assegaf Bantah Dibayar
Sebab, dengan menerima penghargaan ini menjadi bukti siapa saja kepala daerah yang pengelola keuangannya bersih,” kata Kaditama Revbang Diklat PKN BPK RI, Daeng M Nazier pada wartawan dalam press lunch di Kantor BPK, Selasa (21/7).Diakuinya, sampai saat ini belum ada mekanisme reward dan punishment bagi daerah setelah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)-nya diaduit dan mendapatkan opini dari BPK
“Langkah awalnya seperti yang tadi dikatakan, yakni pemberian reward yang diserahkan langsung Presiden SBY pada tanggal 11 Agustus 2009 mendatang,” cetusnya.
Sementara itu, ketika ditanya apakah daerah yang laporannya tetap disclaimer akan mendapatkan potongan DAU, menurut Nazier masalah itu akan menjadi tanggung jawab Menkeu
BACA JUGA: Gedung Esia Juga Disisir
BACA JUGA: Pendukung SBY Kecam Bom
“Itu nanti Menkeu yang ngatur, apakah harus dipotong atau DAU-nya.” (cha/esy/JPNN)BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemda Kekurangan Ahli Keuangan
Redaktur : Tim Redaksi