Pemda dan Kementerian Perlu Cakap Menyusun Strategi Komunikasi Dalam Presidensi G20

Sabtu, 11 Juni 2022 – 01:32 WIB
Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Hasyim Gautama. Foto tangkapan layar

jpnn.com, SURABAYA - Kementerian/lembaga dan Pemerintah daerah perlu memiliki kecakapan dalam menyusun strategi komunikasi Presidensi G20, yang sesuai kewenangan instansinya masing-masing.

Hal itu disampaikan Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Dr. Hasyim Gautama, saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelaksanaan Kebijakan Sub Urusan Informasi dan Komunikasi Publik: Penyusunan Strategi Komunikasi Publik, di Surabaya, Selasa, (7/6).

BACA JUGA: CLBK Dengan Steven Rumangkang? Angelina Sondakh: Yang Penting Allah yang Kasih

“Pranata Humas bisa membuat konten agar istilah-istilah asing ini mengena di telinga masyarakat dan mudah dipahami. Pranata Humas harus bisa berpikir kreatif agar dapat menjangkau, melibatkan, dan membuat masyarakat merasa bahwa G20 adalah milik mereka juga,” ujar Hasyim.

Dia menekankan perlunya membangun persamaan persepsi lintas humas pemerintah pusat dan daerah se-Indonesia untuk menggaungkan isu-isu krusial yang tercakup dalam Presidensi G20, serta mengorkestrasi agenda komunikasi publik nasional agar visi utama Presidensi G20 tercapai.

BACA JUGA: Haruskah Mematuhi Keinginan Orang Tua yang Menyuruh Ceraikan Pasangan? Simak Hukumnya

Bimtek ini dilaksanakan sebagai wahana peningkatan kapasitas SDM bidang komunikasi publik, baik di Pemerintah daerah maupun kementerian/lembaga dalam merancang program-program komunikasi pemerintah agar dapat terukur, tepat sasaran dan berkelanjutan.

“Kebijakan yang telah dirumuskan pemerintah sebaik apa pun, tidak akan berhasil tanpa didukung oleh komunikasi kebijakan yang baik dan efektif,” tambahnya.

BACA JUGA: Peringati Hari Lingkungan, Jamkrindo Berkolaborasi Bersih-Bersih Pantai

Salah satu bentuk dukungan tercapainya komunikasi kebijakan yang baik dan efektif adalah dengan memberdayakan rekan-rekan pejabat fungsional, terutama pranata humas yang ada di tiap-tiap institusi pemerintahan.

“Pranata Humas sebagai government public relation memiliki peran yang penting bagi pemerintahan. Untuk itu pranata humas harus dapat memposisikan peran dan fungsi strategis dalam organisasi agar mampu mengaktualisasikan dirinya pada tatanan fungsi manajemen strategis selaku ujung tombak dalam komunikasi kebijakan kepada masyarakat,” jelas Hasyim.(chi/jpnn)


Redaktur & Reporter : Yessy Artada

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler