Pemda dan Pemerintah Pusat Harus Kompak Larang Mudik

Minggu, 18 April 2021 – 06:25 WIB
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyebutkan, diperkirakan ada 11 persen masyarakat yang akan melakukan mudik Lebaran 2021 meski dilarang. Ilustrasi: Mesya Mohammad/JPNN.Com

jpnn.com, JAKARTA - Mobilitas masyarakat saat libur panjang berdampak pada kenaikan kasus positif Covid-19. Itu sudah tidak terbantahkan.

Data menunjukkan kasus Covid-19 bahkan naik lebih dari 100 persen. Oleh karena itu, keputusan pemerintah melarang mudik dinilai sudah tepat jelang Lebaran 2021.

BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Oknum TNI Dukung OPM, Kubu Rizieq Berterima Kasih, Seleksi PPPK 2021

Data Satgas Covid-19 nasional menyebutkan usai libur Idulfitri 22-25 Mei 2020, peningkatan kasus positif Covid-19 mencapai 69-93 persen.

Kemudian, saat libur 15-17 Agustus 2020, peningkatan kasus positif sebesar 58-188 persen. Selanjutnya saat libur akhir Oktober, peningkatan kasus positif sebanyak 17-22 persen.

BACA JUGA: Pemda yang Tidak Patuh Surat Edaran Satgas Covid-19 soal Mudik Patut Dikenai Sanksi

Belajar dari libur panjang sebelumnya, pemerintah menegaskan melarang masyarakat mudik Lebaran, tahun ini. Pakar virologi dan imunologi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) dr Mohamad Saifudin Hakim mendukung kebijakan tersebut.

Menurut dia, masyarakat harus mendukung sehingga kebijakan larangan mudik efektif menekan kasus Covid-19. Koordinasi dengan petugas di lapangan agar sosialisasi dan penegakan aturan berjalan juga penting.

BACA JUGA: Doni Monardo: Dilarang Mudik Bukan Berarti Sebelum Tanggal 6 Bisa Pulang Kampung

"Satu sisi masyarakat sadar, di sisi lain pemerintah harus tegas," tutur Saifudin.

Sementara itu, ahli penyakit tropik dan infeksi dr Erni Juwita Nelwan mengimbau masyarakat agar membatasi pergerakan hanya untuk hal yang betul-betul darurat.

Menurut dia, risiko penularan kasus Covid-19 masih terus ada.

"Bila masih ada kasus, belum waktunya untuk bebas mobilisasi," kata Erni.

Pengendalian pandemi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi harus ada dukungan masyarakat. Menurut Erni, aturan pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus selaras untuk pelarangan mudik.

"Bila masih ada juga yang mudik harus ada sikap antisipasi yang bijak dan simpatik. Tujuannya sama, supaya semua tetap sehat dan tidak ada penularan di manapun," pungkas Erni. (flo/jpnn)

Jangan Lewatkan Video Terbaru:


Redaktur & Reporter : Natalia

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler