JAKARTA--Pemerintah Provinsi diminta segera merespons program perumahan dan kawasan pemukiman. Tujuannya agar pembangunan kota-kota baru serta penyediaan rumah untuk masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.
Menurut Deputi Bidang Pengembangan Kawasan Kemenpera Hazaddin TS, meningkatnya kekurangan pasokan rumah (backlog) menjadi 13,6 juta unit menunjukkan kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, karena itu perlu lebih diintensifkan.
Selain itu masalah lain yang dihadapi adalah kondisi rumah tidak layak huni, rendahnya tingkat aksesbilitas terhadap prasarana, sarana dan utilitas (PSU) umum seperti ketersediaan jalan, drainase dan air bersih, listrik dan air limbah.
"Kami akan terus meningkatkan koordinasi teknis terkait program pengembangan kawasan di sejumlah provinsi di Indonesia. Hal tersebut dilaksanakan agar program pengembangan kawasan khususnya kota-kota baru di Indonesia dapat berjalan dengan baik," ujarnya dalam siaran pers yang diterima JPNN, Rabu (27/2).
Lebih lanjut dikatakan, dari jumlah rumah tangga yang ada di Indonesia, sebanyak 21,1 persen belum dapat mengakses air bersih, 8,54 persen belum mendapatkan sambungan listrik dan 22,85 persen tidak memiliki akses terhadap jamban. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Kemenpera sesuai tugas pokok dan fungsinya akan terus membantu dan memfasilitasi masyarakat untuk menghuni rumah yang layak huni dan terjangkau dalam suatu kawasan yang dilengkapi dengan PSU yang memadai.
Adanya program pengembangan kawasan khususnya kota-kota baru di Indonesia itu, maka dukungan pemerintah daerah mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota sangat dibutuhkan. Ke depan akan ada sekitar 24 kota baru sebagai bagian dari program pembangunan kota baru atau new town development pada sejumlah kota besar di Indonesia.
"Kami berharap pemerintah provinsi bisa berperan aktif dalam pembangunan kota-kota baru. Apalagi pengembangan kawasan di daerah terus meningkat mengingat kebutuhan rumah masyarakat yang terus meningkat setiap tahunnya," tandasnya. (Esy/jpnn)
Menurut Deputi Bidang Pengembangan Kawasan Kemenpera Hazaddin TS, meningkatnya kekurangan pasokan rumah (backlog) menjadi 13,6 juta unit menunjukkan kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, karena itu perlu lebih diintensifkan.
Selain itu masalah lain yang dihadapi adalah kondisi rumah tidak layak huni, rendahnya tingkat aksesbilitas terhadap prasarana, sarana dan utilitas (PSU) umum seperti ketersediaan jalan, drainase dan air bersih, listrik dan air limbah.
"Kami akan terus meningkatkan koordinasi teknis terkait program pengembangan kawasan di sejumlah provinsi di Indonesia. Hal tersebut dilaksanakan agar program pengembangan kawasan khususnya kota-kota baru di Indonesia dapat berjalan dengan baik," ujarnya dalam siaran pers yang diterima JPNN, Rabu (27/2).
Lebih lanjut dikatakan, dari jumlah rumah tangga yang ada di Indonesia, sebanyak 21,1 persen belum dapat mengakses air bersih, 8,54 persen belum mendapatkan sambungan listrik dan 22,85 persen tidak memiliki akses terhadap jamban. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Kemenpera sesuai tugas pokok dan fungsinya akan terus membantu dan memfasilitasi masyarakat untuk menghuni rumah yang layak huni dan terjangkau dalam suatu kawasan yang dilengkapi dengan PSU yang memadai.
Adanya program pengembangan kawasan khususnya kota-kota baru di Indonesia itu, maka dukungan pemerintah daerah mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota sangat dibutuhkan. Ke depan akan ada sekitar 24 kota baru sebagai bagian dari program pembangunan kota baru atau new town development pada sejumlah kota besar di Indonesia.
"Kami berharap pemerintah provinsi bisa berperan aktif dalam pembangunan kota-kota baru. Apalagi pengembangan kawasan di daerah terus meningkat mengingat kebutuhan rumah masyarakat yang terus meningkat setiap tahunnya," tandasnya. (Esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pilgub Ganggu Jadwal Nego Jatah Saham Inalum
Redaktur : Tim Redaksi