JAKARTA--Munculnya aksi mogok kerja yang dilakukan dokter dan perawat di salah satu kabupaten akibat dipangkasnya tunjangan kesehatan para tenaga medis tersebut, sangat disayangkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).
Menurut Deputi SDM Bidang Aparatur Kemenpan-RB Ramli Naibaho, kejadian seperti itu harusnya tidak boleh terjadi. Sebab, tenaga dokter yang mau mengabdi di daerah perdesaan harus mendapat perhatian khusus dari pemda.
"Bagaimana bisa kebutuhan tenaga dokter dan perawat terpenuhi kalau pemda tidak mendukung kebijakan pusat," kata Ramli Naibaho saat dihubungi, Jumat (9/3).
Dia mengungkapkan, tiap tahun banyak daerah yang mengusulkan formasi tenaga dokter. Namun hanya sedikit yang terpenuhi. Sebab, banyak dokter yang enggan mengabdi di daerah khususnya terpencil meski sudah diberikan perlakuan khusus seperti langsung diangkat menjadi CPNS, diberi gaji dan tunjangan lebih banyak dibanding di perkotaan, diberi kesempatan hingga 45 tahun untuk mau jadi pegawai negeri.
"Sudah diberi berbagai fasilitas dan kemudah begitu, banyak dokter yang menolak kok. Apalagi kalau sampai tunjangan kesejahteraannya ditiadakan," ujarnya.
Mantan pejabat BKN ini pun mengimbau agar pemda melaksanakan kewajibannya memberikan insentif untuk tunjangan kesejahteraan kepada para dokter di wilayahnya. Dengan memberikan tunjangan memadai, para dokter diharapkan bisa bertahan dan mengabdi di daerah terpencil paling tidak lima tahun, sebelum pindah ke lokasi yang diharapkannya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dari Enam Juta PNS, 704 Berekening Gendut
Redaktur : Tim Redaksi