JAKARTA - Pemerintah daerah diminta tidak hanya berorientasi proyek tanpa memikirkan rakyat. Pasalnya, dari hasil analisa terhadap laporan akuntabilitas kinerja pemda terungkap angka penyerapan anggaran tinggi tapi hasil (outcome) tidak kelihatan.
"Bagaimana tidak rendah, yang dipikirkan pemda hanya proyek saja dan bagaimana agar uang proyeknya cepat habis. Apakah hasil proyek tersebut dinikmati masyarakat atau tidak, kurang diperhatikan pemda," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Abubakar di Kantor KemenPAN-RB, Senin (1/4).
Dia mencontohkan program pengentasan kemiskinan yang dananya sangat besar. Pemerintah pusat dan daerah hanya memikirkan program dan besaran anggaran yang harus dikeluarkan untuk mengentaskan kemiskinan. Tapi, tidak ada evaluasi jumlah masyarakat yang terbebas dari kemiskinan lewat program tersebut.
"Kemiskinan itu jadi lahan proyek bagi para pejabat. Seharusnya itu dieavaluasi apakah programnya sesuai dengan rakyat atau tidak. Kalau tidak berhasil, harus dicari jalan lain biar uang negara tidak terbuang sia-sia," tegasnya.
Agar hasilnya kelihatan, lanjut Azwar, baik pemerintah pusat maupun daerah diwajibkan membuat laporan akuntabilitas kinerja sesuai amanat UU Keuangan Negara. Dengan demikian, baik pemerintah pusat maupun bukan hanya fokus pada angka penyerapan saja, tapi juga hasil.
Beberapa indikator yang dinilai adalah perencanaan 35 persen, ukuran kinerja 20 persen, laporan kinerja 15 persen, evaluasi 10 persen, dan capaian kinerja 20 persen. "Pemda sudah harus mematuhi ini karena hasilnya selalu saya sampaikan kepada wakil presiden," tegasnya. (Esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Polri Ngaku Masih Tunggul Uji Balistik
Redaktur : Tim Redaksi