jpnn.com - JAKARTA - Praktik pungutan biaya kebersihan oleh RT dan RW di Jakarta masih menjadi perdebatan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI.
Hal itu diungkapkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat.
BACA JUGA: Ini Janji Manis Terbaru Sandiaga kepada Warga Ibu Kota
Politikus PDIP itu mengatakan, saat ini pembahasan seperti pungutan biaya kebersihan belum menemukan titik temu meski kegiatannya sudah berlangsung lama.
"Kami masih agak berdebat bahwa sudahlah untuk masalah (pungutan) kebersihan kita tangani, masih dibicarakan di asisten pemerintahan," jelasnya di Balai Kota Jakarta.
BACA JUGA: Mau Bikin Acara di Car Free Day? Daftar Dulu di Website HBKB
Begitu pun soal sumbangan kebersihan dan keamanan yang kerap terjadi di kompleks perumahan.
Itu juga masih dibahas dan belum menemukan solusinya.
BACA JUGA: Wagub Djarot Minta Proyek Waduk Rawaminyak Dikebut
"Makanya itu nanti akan diatur fungsi dan tugas mereka (RT dan RW ketika menerima sumbangan kebersihan dan keamanan)," tegas Djarot.
Sebagaimana diberitakan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengisyaratkan, iuran kebersihan dan keamanan yang biasa dipungut oleh RT ataupun RW bisa tergolong pungutan liar (pungli).
Dia menganggap jika pemungutannya tidak diawali dengan kesepakatan atau musyawarah.
Dengan demikian kalau masyarakat tidak setuju dengan adanya program iuran kebersihan ataupun iuran keamanan baiknya tidak perlu dilakukan.
"Kalau sepakat ada iuran pembuangan sampah dan petugas jaga (iuran kemanan) ya tidak masalah," katanya. (uya/JPG/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kalangan Santri Inginkan Pilkada DKI Damai Tanpa SARA
Redaktur : Tim Redaksi