“Kalau dilihat dari hasil temuan BPK di Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), yang disclaimer itu kebanyakan karena penyaluran DAK
BACA JUGA: 2010, DKP Alokasikan DAK Rp2,3 triliun
Sedangkan pengelolaan keuangan pusat baik-baik saja.” kata Freddy dalam rapat kerja dengan PAH IV DPD RI, Rabu (29/7).Karena itu, Freddy Numberi meminta daerah-daerah penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) harus melakukan monitoring dengan sangat ketat serta mempertanggungjawabkan bantuan yang diterimanya
Freddy menambahkan ada banyak contoh bantuan dari pemerintah pusat berupa cool storage dan SPBU hanya disia-siakan pemerintah daerah
BACA JUGA: Istri Noodin M Top Bisa Jadi Tersangka
"Padahal itu seharusnya digunakan untuk mensejahterakan petani, nelayan, dan masyarakat pesisir,” kata FreddyLebih jauh diungkapkan agar tidak bermasalah dengan KPK maupun BPK, Freddy menegaskan mulai tahun ini pihaknya akan memperketat pemberian DAK
BACA JUGA: Pensiun, Kapolda Bali dan Gubernur Akpol Diganti
Di mana daerah yang serius untuk mensejahterakan petani dan nelayan akan mendapatkan anggaran lebih.“Daerah yang tidak serius, akan kita pindahkan dananya ke daerah yang serius mengelola DAK dengan baikDKP tidak mau bermasalah dan diuber-uber KPK serta BPK,” tegasnya(esy/JPNN)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Noordin Diduga Pakai Cadar
Redaktur : Tim Redaksi