JAKARTA--Pemerintah ditantang untuk menyelesaikan data fiktif jumlah PNS di daerahAda dugaan kuat, pemda sering memanipulasi dengan cara membengkakkan jumlah PNS, dengan tujuan agar mendapat Dana Alokasi Umum (DAU) lebih besar
BACA JUGA: Nuh Tanpa Persiapan Hadapi Kongres IKA ITS
Pasalnya, perhitungan kucuran dana DAU berdasarkan jumlah PNS yang ada di daerah."Saya sudah paham betul dengan karakter pejabat di daerah
Caranya, lanjut Alex, data PNS yang diajukan ke pusat sengaja dimanipulasi alias difiktifkan
BACA JUGA: ICW: Mendiknas Layak Direshuffle
Misalnya, jumlah PNS di instansi A hanya 100, tapi dimark up menjadi 150BACA JUGA: Budayawan Yakini Tanda Revolusi Bermunculan
Memang datanya lengkap, tapi orangnya tidak adaPraktek ini telah berlangsung lama, apalagi pusat tidak meneliti lagi data-data yang disodorkan daerah," ujarnya.Politisi asal Maluku ini juga terang-terangan mengaku tidak percaya dengan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP)Keberadaan BPKP yang melakukan pengawasan dan audit terhadap pemda dinilai hanya formalitas saja.
"Jujur saja, saya tidak percaya BPKPMereka bisa dibeli kok sama pejabat pemda, meskipun tidak semua pegawai BPKP bermental korupTapi di daerah, hanya untuk menutupi permainan pejabat, pegawai BPKP pun bisa memanipulasi hasil pemeriksaannya," cetusnya.
Ditambahkannya, bila pemerintah benar-benar serius mengatasi masalah kepegawaian, BPKP ditantang untuk bisa menghilangkan data PNS fiktif(esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Harus Sikat Mafia Seleksi CPNS
Redaktur : Tim Redaksi