jpnn.com - JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyebutkan, sebanyak 91 persen daerah memiliki utang kepada PDAM sampai triliunan rupiah. Hal tersebut tentu menghambat pelayanan ke publik, khususnya terkait penyediaan layanan air bersih.
Tjahjo memberikan sejumlah solusi kepada pemerintah daerah (Pemda) terkait persoalan tersbeut.
BACA JUGA: BNN Bekuk Pemasok Narkoba ke Oknum Kostrad di Panti Pijat
“Saya sudah bicara kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla (JK). Nantinya hutang kabupaten/kota akan ditalangi pemerintah pusat,” kata Tjahjo dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Kalimantan, belum lama ini.
Selain itu, ke depan akan ada dana taktis untuk bupati/walikota. “Mereka akan memperoleh dana Rp 100 miliar. Namun belum untuk gubernur,” ujar Tjahjo.
BACA JUGA: KPK Garap Adik BW Lagi di Kasus RJ Lino
Dia juga meminta agar kepala daerah bisa menentukan skala prioritas dalam membagikan anggaran ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Menurut dia, jangan nantinya APBD dibagi-bagikan sama kepada semua SKPD. “Fokus saja pada SKPD prioritas,” kata dia.
Kepala Bappenas, Sofyan Djalil menambahkan, daerah memang harus memiliki program prioritas. Jangan semua masuk sebagai usulan, karena anggaran dari pusat terbatas sehingga perlu menu usulan. “Saat ini usulan dari daerah terlalu banyak, dan tak ada prioritas,” ujar dia. (adv)
BACA JUGA: Kembali...Anggota Komisi V Digarap KPK
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bupati Narkobaan Segera Diboyong ke Markas Pak Buwas
Redaktur : Tim Redaksi