"Koordinasi antarpemda masih lemah. Hal yang paling utama dibutuhkan adalah dukungan dan koordinasi dari aparat terkait. Baik pemerintah daerah penempatan, pemda penerima, Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pertanahan Nasional, masyarakat dan swasta," terang Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar usai Rapat Koordinasi Nasional Pembangunan Kawasan Transmigrasi tahun 2012 di Jakarta, Senin (26/11).
Dijelaskan, keberhasilan pembangunan kawasan transmigrasi itu pada dasarnya sangat erat berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi program dan dukungan dari semua pihak. "Kalau semua itu tidak berjalan, pastinya tidak akan menuai hasil yang optimal," katanya.
Muhaimin menambahkan, penyelenggaraan transmigrasi merupakan salah satu solusi alternatif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah, khususnya daerah tertinggal, perbatasan dan pasca konflik.
Dijelaskan, program transmigrasi berdampak dalam pemeratan pembangunan di daerah daerah, dan dalam rangka meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa, serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Ke depanya, kami berharap agar pembangunan permukiman transmigrasi dapat dilakukan dengan lebih matang. Sehingga, permasalahan-permasalahan terkait lahan tidak terulang dan tidak merugikan warga transmigran," tandasnya. (Cha/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sutan Bhatoegana Pancing Kemarahan Nahdliyin
Redaktur : Tim Redaksi