jpnn.com, JAKARTA - Koordinator Wilayah Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) Maluku Utara Said Amir mengatakan, ketiadaan dana membuat para honorer K2 tidak bisa mengikuti tes pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Padahal ada 8.450 honorer K2 yang membutuhkan kejelasan status.
BACA JUGA: Pernyataan Terbaru Pak Menteri soal Nasib Honorer K2 Gagal Tes PPPK
"Tahun ini Pemprov Malut dan lima kabupaten/kota tidak membuka rekrutmen PPPK karena enggak punya dana," kata Said kepada JPNN, Jumat (19/4).
BACA JUGA: Pernyataan Terbaru Pak Menteri soal Nasib Honorer K2 Gagal Tes PPPK
BACA JUGA: Satu Hari Jelang Pencoblosan, Pimpinan Honorer K2 Bertemu Orang Istana
Tidak dibukanya rekrutmen, menurut Said, membuat sebagian besar honorer K2 kecewa.
"Mau dipaksakan pun kalau pemda tidak ada dana, ya, susah juga," ucap Said.
BACA JUGA: Pimpinan Honorer K2 Pendukung Prabowo Serukan Salat Tahajud
Dia memperkirakan rekrutmen PPPK dibuka akhir tahun. Hal itu bisa terjadi jika pemda mengalokasikan anggaran di APBD Perubahan.
Sebab, pemda saat ini juga pusing karena harus mengakali dana pembayaran kenaikan gaji PNS.
"DAU itu hanya akal-akalan pemerintah pusat. Buktinya kenaikan gaji PNS katanya pakai dana transfer pusat, tetapi realisasinya daerah sendiri yang akali anggarannya," ujar Said. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Wings Air Batalkan Penerbangan Dampak Erupsi Gunung Dukono
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad