Pemda Tidak Transparan, Guru Lulus PG Tanpa Formasi PPPK 2022 di Lamsel Curiga 

Jumat, 18 November 2022 – 19:22 WIB
Koordinator wilayah (Korwil) GLPGPPPK Lamsel Fulkan Gaviri saat orasi dalam demo 17 November. Foto dok. GLPGPPPK for JPNN.com

jpnn.com, LAMPUNG - Ratusan guru lulus PG tanpa formasi PPPK 2022 kecewa berat. Ini setelah aksi demo honorer di bawah bendera forum Guru Lulus Passing Grade Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (GLPGPPPK) di Kantor Bupati dan Kantor DPRD Lampung Selatan (Lamsel) pada Kamis, 17 November 2022 tidak memberikan kepastian penambahan formasi PPPK 2022.


Koordinator wilayah (Korwil) GLPGPPPK Lamsel Fulkan Gaviri mengatakan aksi demo yang diikuti ratusan guru lulus PG tanpa formasi PPPK ini tidak membuat mereka gembira. Bupati hanya diwakili Sekda Kabupaten.Lampung Selatan Thamrin.

BACA JUGA: Lowongan PPPK Nakes KemenPAN-RB, Masih Ada Waktu untuk Honorer K2, Tenaga Teknis, Sabar Ya

Dalam pertemuan itu, Fulkan meminta penegasan pemkab soal formasi PPPK 2022. Mengapa dari 797 guru lulus PG yang notabene prioritas satu (P1), Pemkab hanya mengalokasikan 70, sehingga 727 harus gigi jari.

Sayangnya kata Fulkan, Sekda Thamrin bersikeras formasi tersebut sudah berdasarkan kemampuan anggaran daerah.

BACA JUGA: Pengisian DRH NIP PPPK Nakes Dimulai Januari 2023, Ketua Honorer K2: Cepat Sekali!

Merasa tidak puas dengan penjelasan sekda, pengurus GLPGPPPK meminta ada pernyataan tertulis. Namun, sekda menolak memberi pernyataan tertulis bahwa Pemkab Lampung Selatan hanya mampu menggaji PPPK guru sebanyak 70 orang.

"Tujuan kami pernyataan sekda itu mau kami sampaikan kepada panitia seleksi nasional (Paselnas) dan Komisi X DPR RI. Ternyata Pak Sekda enggak mau," kata Fulkan kepada JPNN.com, Jumat (18/11).

BACA JUGA: BKN Terbitkan Jadwal Terbaru Seleksi  PPPK Nakes 2022, Honorer Masih Punya Waktu

Penolakan sekda itu menimbulkan kecurigaan pengurus GLPGPPPK. Jika memang anggarannya kurang dan hanya cukup membiayai 70 guru, mengapa sekda harus menolak.

Para guru honorer itu menduga ada yang disembunyikan pemda. Jangan-jangan dananya memang sudah disiapkan pusat, tetapi pemkab yang tidak mau mengalokasikannya.

Kecurigaan itulah yang membuat GLPGPPPK meminta sekda untuk menjelaskan perincian anggaran daerah yang dialokasikan untuk penggajian PPPK guru di Lamsel.

"Kemarin Pak Sekda meminta kami untuk berkirim surat secara resmi kepada Pemkab Lampung Selatan (sekda), makanya kami menunggu penjelelasan resminya," ujarnya.

Dia menegaskan jika penjelasan pemkab soal anggaran tidak bisa diterima dengan akal sehat, GLPGPPPK akan melakukan aksi demo lagi, bahkan jumlahnya akan lebih besar dibandingkan demo 17 November 2022. (esy/jpnn)


Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Mesyia Muhammad

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler