Pernyataan ini sengaja dilontarkan Obed yang menyindir adanya pejabat yang membohongi gubernur dengan laporannya. Makanya, tak mengherankan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Papua Barat diberi opini disclaimer oleh BPK RI selama 6 tahun berturut-turut,2006-2012.
‘ ’Kalau kita cinta gubernur kita, maka kepala-kepala dinas, kepala badan, kepala SKPD semua harus kerja yang betul. Saya rasa bahwa anggaran sudah digunakan, cuma tidak ada pembukuan yang baik, administrasi tidak bagus. Akhirnya apa semua ini membohongi gubernur. Kepala-kepala dinas, kepala SKPD tipu gubernur. Kasihan gubernur yang harus bertanggung jawab terhadap laporan,’’ kata Obed seperti yang diberitakan Radar Sorong (JPNN Group), Senin (15/10).
Obed Rumbruren yang juga tokoh masyarakat ini merasa perlu mengkritisi pelaksanaan pemerintahan Prov Papua Barat menyusul hasil pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang memberi opini disclaimer (opini paling rendah) terhadap laporan keuangan Pemprov Papua Barat selama 6 tahun berturut-turut. ‘’Provinsi ini bukan untuk pejabat, tapi untuk sejahterakan masyarakat. Ini harus kita hayati dan renungkan,’’ tandasnya.
Rumbruren menyatakan, dirinya banyak mendengar sorotan dari berbagai pihak tentang pola hidup aparatur pemerintah di Provinsi Papua Barat. ‘’Ada pejabat yang punya mobil plat merah sampai tiga. Pejabat-pejabat yang ada di provinsi ini jangan membuat hal-hal yang menjadi sorotan masyarakat,’’ tukas politisi PDK (Partai Demokrasi Kebangsaan) ini.
Pejabat diminta untuk merendahkan diri,tidak bersikap mewah-mewah. Yang perlu dilakukan member upaya nyata pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.’’ Supaya masyarakat jangan mengira,bahwa provinsi ini hadir untuk pribadi-pribadi,untuk memperkaya diri,mencari uang memperkaya diri di hari tua.Nah,ini jangan sampai terjadi seperti itu, Kita jaga.Kepala dinas, kepala badan harus kerja yang betul,’’ tuturnya lagi.
Banyak dana di SKPD (satuan kerja perangkat daerah) tidak bisa dipertanggung-jawabkan, salah satunya menurut Rumbruren karena pengelolaannya ataui pembukuan tidak baik. Sehingga hal inilah menjadi penyebab,laporan keuangan Pemprov Papua Barat selalu disclaimer atau tidak diberi pendapat oleh BPK.
‘’Ada kepala SKPD bohongi gubernur.Kasihan gubernur yang langsung teken. Akhirnya apa,bagaimana pun,suka atau tidak suka,gubernur sebagai kepala daerah harus bertanggung jawab terhadap laporan keuangan. Sekarang gubernur minta untuk perbaiki, maka SKPD wajib memperbaikinya. Bagaimana kerja sama antara sesama,’’ tandasnya.
Anggota DPRPB ini menyinggung kinerja Badan Inspektorat yang menurutnya tak melakukan sesuatu. Mestinya,bila ada penyimpangan,maka tindakllanjuti dengan memproses aparatur yang menyalangunakan kewenangannya. ‘’Inspektur (maksudnya Inspektorat) ini bikin apa" Inspektur harus tegas. Tangkap aparatur yang salahgunakan kewenangannya dan masukkan ke polisi. Itu yang harus dilakukan Selama ini belum pernah Inspektorat melaporkan pejabat yang terindikasi korupsi ke polisi atau kejaksaan,’’ tegasnya lagi.
Rumbruren juga menyoroti rekannya sesama anggota DPR Papua Barat yang tidak menghadiri upacara peringatan HUT Provinsi Papua Barat ke-13,Jumat, pekan lalu. Mestinya sebagai wakil rakyat harus bangga. ‘’Ada provinsi ini ada peluang kerja,ada DPRD. Saya berterima kasih pada rekan-rekan yang datang hadiri HUT Provinsi Papua Barat. Yang tidak hadir harus bertanya pada diri sendiri, apa maksud jadi anggota DPRD. Mari kerja sungguh-sungguh kalau kita cintai rakyat,’’ imbuhnya lagi.(lm)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tiap Hari 62.861 Motor Seliweran di Kota Sorong
Redaktur : Tim Redaksi