Pemekaran Papua Akan Berdampak Positif bagi Mayarakat, Asalkan

Kamis, 07 Januari 2021 – 15:12 WIB
Pemekaran Papua harus diawali kajian mendalam. Ilustrasi Foto: Humas Kemendagri

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Filep Wamafma menyebut bahwa pemekaran wilayah Papua tidak akan berdampak buruk bagi masyarakat setempat.

"Jangan pernah takut akan isu pemekaran. Keliru kalau menilai pemekaran menjadi sebuah opsi dalam mencegah disintegrasi. Papua itu sudah final NKRI," kata Filep Wamafma dalam sebuah webinar di Jakarta, Kamis (7/1).

BACA JUGA: Soal Pemekaran Wilayah, Nono Sampono: Kalimantan dan Papua Sama-sama Strategis

Menurut anggota DPD dari Papua Barat ini, patut dipertanyakan apa alasan munculnya ketakutan yang terjadi lantaran isu pemekaran ini.

"Kalau takut, berarti ada apa-apanya," imbuh Filep yang juga menegaskan jika roh utama dari Otonomi Khusus (Otsus) yang ada di Papua ini sudah mengandung upaya mencegah disintegrasi.

BACA JUGA: Analisis Hironimus Hilapok Tentang Wacana Pemekaran Papua

Filep juga menerangkan, pemekaran Papua bisa berdampak positif apabila pemekaran memperhatikan kebutuhan masyarakat.

"Jangan ada diskriminasi, terutama bagi warga asli Papua. Masyarakat Papua adalah stakeholder utama yang harus diikuti kemauannya," tegasnya lagi.

BACA JUGA: DPD Setuju Pemekaran Papua, Tambah 2 Provinsi Lagi

Sementara itu, Plt. Kasubdit Otonomi Khusus 1, Ditjen Otonomi Daerah (Otda) Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) Kuswanto menyatakan, pembangunan yang adil dan merata dalam pemekaran wilayah akan mencegah upaya disintegrasi.

"Keberhasilan pembangunan juga menjadi tanggungjawab semua pihak di daerah. Pemekaran juga akan mampu mendemarjinalisasi masyarakat Papua jika dilakukan dengan baik," kata Kuswanto.

Hal ini sekaligus menjawab kekhawatiran yang dilontarkan tokoh Papua, Paskalis Kossay yang sempat menyampaikan analisisnya jika pemekaran akan dimanfaatkan sebagai isu politis dan dimanfaatkan oleh yang berideologi di luar Pancasila.

"Pemekaran lagi wilayah Papua bukan hal mayoritas yang saat ini diinginkan masyarakat Papua. Kemedagri harus hati-hati memutuskan dan harus dipertimbangkan dengan benar soal pemekaran ini," kata Paskalis.

Terakhir, Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia menegaskan jika kesejahteraan masyarakat Papua harus menjadi konsern dalam isu pemekaran ini.

"Kedepankan dialog yang persuasif dalam isu ini," kata Doli.(cuy/jpnn)


Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler