JAKARTA - Gubernur Papua terpilih, Lukas Enembe menilai pemekaran bukanlah solusi bagi masalah di provinsi di ujung timur Indonesia itu. Pasalnya, selama ini pemekaran di tingkat kabupaten ternyata gagal mensejahterakan rakyat.
"Kabupaten-kabupaten yang telah dimekarkan tidak terjadi pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik tidak jalan, tidak ada investasi. Jadi jelas pemekaran provinsi itu suatu kebohongan," kata Lukas dalam acara diskusi bertajuk 'Pemekaran Wilayah Papua (Masalah dan Solusinya)' di Hotel Sari Pan Pasific, Jakarta Pusat, Selasa (26/2).
Kegagalan program pemekaran, lanjut Lukas, akibat kurangnya SDM berkualitas di Papua. Ketika pemekaran dilakukan banyak pegawai negeri sipil yang tidak kompeten memperoleh kenaikan jabatan.
Menurutnya, saat ini yang perlu dilakukan adalah menjalankan kebijakan otonomi khusus sesuai dengan yang dirumuskan pemerintah pusat. Ia menilai kebijakan yang dirumuskan pemerintah pusat sudah baik namun gagal diterjemahkan oleh pelaksana di daerah.
Politisi Partai Demokrat ini juga mengatakan bahwa kesenjangan sosial di Papua saat ini justru disebabkan kegagalan pemimpin lokal dalam melakukan pemerataan pembangunan. Oleh karenya, Papua tetap menjadi provinsi miskin meski pemerintah pusat telah menggelontorkan dana besar.
"Kebijakan Bapak SBY sebenarnya sangat luar biasa, kita yang salah di Papua. Karena itu harus ada peradaban baru di Papua, perubahan kelakuan perubahan perilaku," ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Staf Khusus presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah, Velix Wanggai mengatakan, pemekaran di Papua telah diatur dalam undang-undang. Namun, Papua harus benar-benar siap baik sumber daya manusia maupun lingkungan sosialnya.
Untuk itu, lanjut Velix, harus ada penguatan secara bertahap dari tingkat bawah. "Penguatan ini harus dari level bawah dulu, kabupaten dibentuk, pelayanan publik ditingkatkan," ucapnya.
Sementara Ketua Kaukus Papua di DPR RI, Paskalis Khossay berpendapat berbeda. Paskalis malah menilai pemekaran wilayah dapat menjadi solusi pembangunan di Papua. Menurutnya, pemekaran wilayah dapat meningkatkan layanan publik di Papua.
"Papua selama ini terisolasi. Dengan pemekaran, pelayanan publik bisa cepat karena wilayahnya lebih dekat," kata anggota DPR RI itu.
Paskalis menegaskan, aspirasi masyarakat Papua untuk melakukan pemekaran cukup besar. Hal ini terlihat dari 60 usulan pemekaran kabupaten dan 5 pemekaran provinsi yang masuk ke DPR. Ia pun meminta pemerintah pusat agar tidak mengabaikan usulan pemekaran wilayah Papua.
"Kita di DPR berharap pemerintah mendengar dulu dan setidaknya memberi respon tentu dengan kebijakan yang bijak," pungkas politisi Golkar tersebut. (dil/jpnn)
"Kabupaten-kabupaten yang telah dimekarkan tidak terjadi pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik tidak jalan, tidak ada investasi. Jadi jelas pemekaran provinsi itu suatu kebohongan," kata Lukas dalam acara diskusi bertajuk 'Pemekaran Wilayah Papua (Masalah dan Solusinya)' di Hotel Sari Pan Pasific, Jakarta Pusat, Selasa (26/2).
Kegagalan program pemekaran, lanjut Lukas, akibat kurangnya SDM berkualitas di Papua. Ketika pemekaran dilakukan banyak pegawai negeri sipil yang tidak kompeten memperoleh kenaikan jabatan.
Menurutnya, saat ini yang perlu dilakukan adalah menjalankan kebijakan otonomi khusus sesuai dengan yang dirumuskan pemerintah pusat. Ia menilai kebijakan yang dirumuskan pemerintah pusat sudah baik namun gagal diterjemahkan oleh pelaksana di daerah.
Politisi Partai Demokrat ini juga mengatakan bahwa kesenjangan sosial di Papua saat ini justru disebabkan kegagalan pemimpin lokal dalam melakukan pemerataan pembangunan. Oleh karenya, Papua tetap menjadi provinsi miskin meski pemerintah pusat telah menggelontorkan dana besar.
"Kebijakan Bapak SBY sebenarnya sangat luar biasa, kita yang salah di Papua. Karena itu harus ada peradaban baru di Papua, perubahan kelakuan perubahan perilaku," ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Staf Khusus presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah, Velix Wanggai mengatakan, pemekaran di Papua telah diatur dalam undang-undang. Namun, Papua harus benar-benar siap baik sumber daya manusia maupun lingkungan sosialnya.
Untuk itu, lanjut Velix, harus ada penguatan secara bertahap dari tingkat bawah. "Penguatan ini harus dari level bawah dulu, kabupaten dibentuk, pelayanan publik ditingkatkan," ucapnya.
Sementara Ketua Kaukus Papua di DPR RI, Paskalis Khossay berpendapat berbeda. Paskalis malah menilai pemekaran wilayah dapat menjadi solusi pembangunan di Papua. Menurutnya, pemekaran wilayah dapat meningkatkan layanan publik di Papua.
"Papua selama ini terisolasi. Dengan pemekaran, pelayanan publik bisa cepat karena wilayahnya lebih dekat," kata anggota DPR RI itu.
Paskalis menegaskan, aspirasi masyarakat Papua untuk melakukan pemekaran cukup besar. Hal ini terlihat dari 60 usulan pemekaran kabupaten dan 5 pemekaran provinsi yang masuk ke DPR. Ia pun meminta pemerintah pusat agar tidak mengabaikan usulan pemekaran wilayah Papua.
"Kita di DPR berharap pemerintah mendengar dulu dan setidaknya memberi respon tentu dengan kebijakan yang bijak," pungkas politisi Golkar tersebut. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Perundingan Perbatasan dengan Malaysia Masih Buntu
Redaktur : Tim Redaksi