jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan lembaganya akan terus berupaya memberikan dukungan untuk penyelarasan alat utama sistem senjata (alutsista) atau minimum essential force (MEF) di TNI.
Mengingat hal tersebut mutlak disiapkan sebagai prasyarat utama terlaksananya efektivitas tugas pokok dan fungsi TNI dalam menghadapi ancaman aktual.
BACA JUGA: HUT Ke-77 TNI, Mbak Puan Ingatkan Kewajiban dan Hak Prajurit
Sejak 2010, pemerintah telah menerapkan kebijakan MEF untuk mencapai kekuatan pokok minimum dalam tiga tahapan atau renstra (rencana strategis).
Puan memahami untuk mencapai terwujudnya postur pertahanan militer yang ideal tidak dapat diwujudkan dalam waktu singkat, apalagi realisasi MEF juga menyesuaikan keuangan negara.
BACA JUGA: Jokowi: Prajurit TNI Itu Pantang Menyerah
“DPR RI tentunya memahami kondisi tersebut sehingga berupaya semaksimal mungkin memperjuangkan penganggaran yang memadai bagi TNI agar MEF benar-benar ideal untuk melindungi wilayah NKRI yang sangat luas ini,” kata Puan dalam keterangan, Rabu (5/10).
Saat ini, lanjut Puan, MEF telah memasuki tahap ketiga periode 2019-2024 yang ditargetkan mencapai 70 persen pada akhir 2024.
BACA JUGA: Alasan HUT TNI Dilaksanakan di Istana, Pertimbangan Banyak, Salah Satunya Jokowi
Pemenuhan MEF tahap ketiga berangkat dari pencapaian MEF periode 2014-2019 yang mencapai sekitar 62 persen dari target sebesar 74,62 persen.
“Artinya kesiapan kekuatan ketiga matra TNI masih belum optimal dalam menunjang upaya pertahanan negara yang terus dihadapkan pada dinamika ancaman,” jelasnya.
Dia menyampaikan pembangunan MEF TNI dilaksanakan melalui empat strategi yang meliputi revitalisasi, rematerialisasi, relokasi, dan pengadaan.
Kebijakan pembangunan pertahanan negara menuju kekuatan pokok minimum ini mengagendakan modernisasi alutsista, peningkatan profesionalisme TNI, dan peningkatan kesejahteraan prajurit.
"Diperlukan upaya dan komitmen bersama antara pemerintah, TNI, dan DPR dalam mencapai target MEF pada Renstra Tahap III yang akan berakhir pada 2024,” terang politikus PDI Perjuangan itu.
Pemenuhan MEF dinilai sangat penting mengingat kondisi alutsista TNI saat ini memiliki rata-rata usia pakai 25-40 tahun.
Puan mengatakan, MEF juga berpengaruh signifikan terhadap gelar kekuatan TNI dalam menangkal berbagai ancaman hingga permasalahan perbatasan di pulau-pulau terluar, seperti di Natuna hingga ancaman pertahanan siber.
“DPR RI juga menyadari bahwa kebutuhan TNI tidak hanya alutsista yang sifat pemanfaatannya untuk keperluan militer secara fisik, namun juga membutuhkan kekuatan dalam menghadapi ancaman non-fisik, khususnya terkait dengan serangan siber,” kata Puan Maharani.
Dia berharap agar TNI ke depan dapat merespons dan mengantisipasi dinamika perkembangan geopolitik serta medan perang baru yang dipengaruhi oleh siber dan teknologi.
Sebab serangan siber muncul sebagai ancaman baru terhadap pertahanan Indonesia dari aspek militer dan nirmiliter.
Pemenuhan MEF sebagai inisiatif strategi pertahanan nasional harus semakin dimaksimalkan.
Sebab MEF juga meliputi peningkatan kemampuan militer secara luas yang tidak hanya berfokus pada pembangunan alutsista, tapi juga memperbaiki kualitas personel TNI.
“Serangan siber dapat mengancam kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Maka menjadi penting untuk mengakomodasi pembangunan cyber-defense yang dituangkan dalam MEF,” pungkas legislator Dapil Jawa Tengah V itu. (mrk/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi