JAKARTA - Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan verifikasi data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) para cagub-cawagub Sumut dinilai hanya sia-sia saja, tidak ada manfaatnya sama sekali.
Pasalnya, KPK sama sekali tidak menguber darimana harta para calon pemimpin Sumut itu didapatkan. Koordinator Investigasi Forum Indonesia untuk Transpransi Anggaran (Fitra), Uchok Sky Khadafi, mengatakan, tidak penting berapa harga para cagub-cawagub. Yang sangat penting untuk diketahui publik adalah asal muasal harta tersebut.
"Punya harta berapa triliun silakan, kita nggak ngiri. Tapi dari mana harta itu? Jangan-jangan ada harta orang miskin yang dirampok," cetus Uchok Sky Khadafi JPNN di Jakarta, kemarin (29/1).
Seperti diberitakan, KPK sejak Senin (28/1) mengirimkan tim ke rumah para cagub dan cawagub Sumut. Pada hari pertama ini, didatangi rumah Effendi Simbolon di Jakarta, dan rumah Gus Irawan di Medan. Para cagub-cawagub yang lain akan mendapat giliran hingga 31 Januari 2013.
Dari hasil verifikasi, diketahui harga Gus Irawan Rp34,9 miliar. Sedang harga Effendi mencapai Rp57,7 miliar. Padahal, data harta Effendi yang dicantumkan di LHKPN dan diserahkan KPK pada 20 November 2012 lalu hanya berkisar Rp16,8 Miliar. Dengan demikian terdapat selisih yang mencapai Rp40,9 miliar.
Uchok mengaku tidak berani menilai wajar atau tidak jumlah harta kedua cagub Sumut itu. Alasannya ya itu tadi, baik si cagub maupun KPK, sama sekali tidak membeberkan dari mana sumber harta itu.
"KPK tidak serius. Kalau cuman angka-angka yang dipublikasikan, tidak jelas sumbernya, itu hanya membuat publik gemes," ujar Uchok. Mestinya dibeber secara detil. Jika sumber harta dari gaji, harus disebutkan berapa gaji bulanannya. Jika punya usaha, harus disebutkan apa usahanya dan berapa pendapatan per bulannya dari usaha itu.
Diterangkan Uchok, pemeriksaan harta para cagub-cawagub itu sebenarnya bisa menjadi bagian menyeleksi calon pemimpin, mana yang korup dan mana yang tidak. Hal itu bisa diketahui jika sumber hartanya juga bisa diketahui. "Kalau sumber hartanya tak diketahui, ya sulit membedakan mana yang berjiwa penyamun dan mana yang bersih," cetusnya.
Mestinya, lanjut Uchok, verifikasi harta oleh KPK, juga melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). "Karena PPATK yang bisa menelusuri aliran dana," sarannya. (sam/jpnn)
Pasalnya, KPK sama sekali tidak menguber darimana harta para calon pemimpin Sumut itu didapatkan. Koordinator Investigasi Forum Indonesia untuk Transpransi Anggaran (Fitra), Uchok Sky Khadafi, mengatakan, tidak penting berapa harga para cagub-cawagub. Yang sangat penting untuk diketahui publik adalah asal muasal harta tersebut.
"Punya harta berapa triliun silakan, kita nggak ngiri. Tapi dari mana harta itu? Jangan-jangan ada harta orang miskin yang dirampok," cetus Uchok Sky Khadafi JPNN di Jakarta, kemarin (29/1).
Seperti diberitakan, KPK sejak Senin (28/1) mengirimkan tim ke rumah para cagub dan cawagub Sumut. Pada hari pertama ini, didatangi rumah Effendi Simbolon di Jakarta, dan rumah Gus Irawan di Medan. Para cagub-cawagub yang lain akan mendapat giliran hingga 31 Januari 2013.
Dari hasil verifikasi, diketahui harga Gus Irawan Rp34,9 miliar. Sedang harga Effendi mencapai Rp57,7 miliar. Padahal, data harta Effendi yang dicantumkan di LHKPN dan diserahkan KPK pada 20 November 2012 lalu hanya berkisar Rp16,8 Miliar. Dengan demikian terdapat selisih yang mencapai Rp40,9 miliar.
Uchok mengaku tidak berani menilai wajar atau tidak jumlah harta kedua cagub Sumut itu. Alasannya ya itu tadi, baik si cagub maupun KPK, sama sekali tidak membeberkan dari mana sumber harta itu.
"KPK tidak serius. Kalau cuman angka-angka yang dipublikasikan, tidak jelas sumbernya, itu hanya membuat publik gemes," ujar Uchok. Mestinya dibeber secara detil. Jika sumber harta dari gaji, harus disebutkan berapa gaji bulanannya. Jika punya usaha, harus disebutkan apa usahanya dan berapa pendapatan per bulannya dari usaha itu.
Diterangkan Uchok, pemeriksaan harta para cagub-cawagub itu sebenarnya bisa menjadi bagian menyeleksi calon pemimpin, mana yang korup dan mana yang tidak. Hal itu bisa diketahui jika sumber hartanya juga bisa diketahui. "Kalau sumber hartanya tak diketahui, ya sulit membedakan mana yang berjiwa penyamun dan mana yang bersih," cetusnya.
Mestinya, lanjut Uchok, verifikasi harta oleh KPK, juga melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). "Karena PPATK yang bisa menelusuri aliran dana," sarannya. (sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Merasa Dizalimi, PPRN Minta Diloloskan jadi Peserta Pemilu
Redaktur : Tim Redaksi