jpnn.com, JAKARTA - Anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk melakukan upaya percepatan penanganan stunting atau kekerdilan pada bayi cukup besar.
Pada 2020 lalu, misalnya, Pemerintah menggelontorkan anggaran Rp27,5 triliun guna menekan angka stunting. Anggaran tersebut tersebar di 20 instansi pemerintah yang mengurusi stunting.
BACA JUGA: Simak, Saran Dokter Tirta Kepada Pemerintah untuk Tangani Stunting
Kendati begitu, kasus stunting di Indonesia masih cukup tinggi. Bahkan, pada 2019, ada 6,3 juta balita dari populasi 23 juta. Artinya, 27,3 persen balita di Indonesia mengalami stunting.
Sedangkan berdasarkan data Bank Dunia, angka stunting angkatan kerja kita yang waktu masa bayi atau masih dalam kandungannya terjangkiti atau mengalami stunting mencapai 54%.
BACA JUGA: Keren, Penyuluh KB dan Penyuluh Agama Bersinergi untuk Mencegah Stunting
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengatakan, Pemerintah akan mengonsolidasikan anggaran untuk penanganan stunting di Indonesia.
Selama ini, anggaran yang ada tersebar di berbagai kementerian dan lembaga sehingga membuat penanganan stunting terhambat.
BACA JUGA: Keren, Strategi BKKBN Turunkan Angka Stunting Hingga 14 Persen di 2024
Hasto mengakui bahwa alokasi anggaran untuk penanganan stunting yang dikeluarkan pemerintah sudah cukup besar.
“Selama ini memang anggaran untuk stunting sudah besar. Presiden juga sudah memberikan statemen anggarannya juga besar, tetapi terdistribusi ke banyak kementerian dan lembaga sehingga kurang fokus," katanya, Rabu (17/2/2021).
Oleh karena itu, kata Hasto, BKKBN yang mendapatkan amanah dari Presiden Jokowi sebagai leading sector dalam percepatan penanganan stunting, tujuannya agar penanganannya lebih fokus.
“Anggaran bisa fokus, money flows program, kepada program penurun percepatan stunting. Salah satu yang dikritisi Presiden, anggarannya sudah besar, datanya juga jelas, tetapi manajemennya yang harus ditingkatkan dan harus fokus," paparnya.
Mantan bupati Kulonprogo ini menambahkan, sesuai dengan arahan Presiden maka lembaga yang terlibat dalam penanganan stunting adalah lintas sekor yang memiliki "kaki tangan" sampai ke tingkat bawah.
“Contoh Kemendes PDT, punya kaki tangan sampai desa. Kemensos, punya PKH (Program Keluarga Harapan) sampai desa, ini contoh. Betul-betul nyata. BKKBN juga punya kader sampai desa," katanya.
Menurut Hasto, BKKBN selama ini bertugas melakukan kampanye tentang perubahan perilaku. Dengan program percepatan stunting ini, pihaknya harus bekerja lebih keras untuk kampanye tentang pencegahan stunting.
“BKKBN sudah biasa bekerja sama dengan kader, penyuluh KB. Ada PKKBD di tingkat desa dan ada yang namanya Sub PKKBD di bawahnya desa lagi maka BKKBN akan menggunakan lini lapangan ini untuk memberikan penyuluhan di tengah masyarakat,” urainya.
Hasto mengatakan, keluarga memiliki peranan paling penting dalam penanganan stunting.
“Satu hal yang penting kita ketahui bersama, stunting bisa diatasi. Untuk tidak menjadi stunting itu di seribu hari kehidupan pertama sehingga ketika dia lahir, kemudian umurnya sampai dua tahun, masih bisa dilakukan intervensi, tetapi para ahli berpendapat setelah seribu hari kehidupan pertama, berat sekali untuk mengoreksi, ini sudah sulit dan kita tinggal memperbaiki dalam kemampuan, keterampilan dalam kehidupannya," tuturnya.(fri/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Friederich