jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendukung langkah Presiden Joko Widodo yang sedang memfinalisasi insentif kepada konsumen dalam setiap pembelian kendaraan listrik.
Adapun insentif yang diberikan antara lain, mobil listrik sebesar Rp 80 juta, motor listrik baru Rp 8 juta, mobil listrik hybrid Rp 40 juta, dan motor konversi listrik Rp 5 juta.
BACA JUGA: Soal Subsidi Kendaraan Listrik, Luhut: Kita Sedang Hitung dan Bicarakan
Pria yang akrab disapa Bamsoet itu mengatakan pemberian insentif serupa juga dilakukan berbagai negara dunia.
"Insentif ini sebagai upaya meningkatkan gairah konsumen untuk segera bermigrasi ke kendaraan listrik," kata Bamsoet.
BACA JUGA: PKS Kritik Wacana Subsidi Pembelian Kendaraan Listrik, Begini Alasannya
Dia pun mencontohkan pemerintah China mengenai pemberian instentif untuk kendaraan listrik.
Pria yang menjabat sebagi Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) itu mengatakan mereka memberikan insentif berupa pembebasan pajak penjualan kendaraan listrik hingga akhir tahun 2023.
BACA JUGA: Kolaborasi Gelar EV Fun Day di Bandung, PLN Siap Akselerasi Ekosistem Kendaraan Listrik
Sebelumnya, pemerintah China juga memberikan insentif berupa potongan harga langsung sebesar 10 ribu yuan atau sekitar Rp 18,4 juta bagi konsumen yang membeli kendaraan listrik.
"Termasuk insentif biaya listrik untuk charge kendaraan listrik dari sekitar 2 yuan per kWh menjadi sekitar 1 yuan per kWh," ujar Bamsoet di Jakarta, Sabtu (17/12).
Ketua DPR RI ke-20 itu menjelaskan, Thailand juga memberikan berbagai insentif serupa.
Semisal insentif pajak kendaraan termasuk pengurangan bea masuk sebesar 40 persen untuk kendaraan listrik completely built up (CBU) seharga 2 juta baht (USD 61.805), serta insentif pajak kendaraan termasuk pengurangan bea masuk sebesar 20 persen untuk kendaraan listrik CBU seharga 2 juta baht hingga 7 juta baht.
"Dengan memasifkan penggunaan kendaraan listrik, Indonesia bisa mendapatkan banyak keuntungan. Salah satunya menyehatkan APBN, lantaran penggunaan bahan bakar berbasis fosil di Indonesia akan semakin berkurang yang pada akhirnya bisa turut mengurangi subsidi energi di APBN," ungkapnya.
Sebagai catatan, subsidi energi di APBN 2022 lebih dari Rp 500 triliun.
Diyakini beban APBN ini akan berkurang apabila ekosistem kendaraan listrik terbangun.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila itu menerangkan, komitmen nasional mempercepat migrasi kendaraan listrik juga akan mendatangkan banyak keuntungan bagi bangsa.
Misalnya, mengurangi polusi/pencemaran udara, mengingat 60 persen kontributor pencemaran atau polusi udara di Indonesia disebabkan oleh kendaraan bermotor.
Meningkatkan ketahanan energi nasional dan menekan ketergantungan impor migas, sekaligus merealisasikan komitmen untuk menurunkan emisi sebesar 29 persen pada tahun 2030 dan bahkan 0 persen tahun 2060.
"Data US Geological Survey, cadangan nikel Indonesia mencapai 21 juta metrik ton, dan menjadi yang terbesar sebesar 40 persen dari total cadangan nikel di dunia,".
"Jika dikelola dengan optimal, Indonesia akan menjadi pemain utama supplier baterai kendaraan listrik," ujarnya.
Dia menambahkan BRIN juga sedang mempercepat kajian riset sistem otonom kendaraan berbasis baterai, bahkan pengembangan teknologi masa depan yakni charging tanpa kabel.
"Berbagai langkah inovasi akan menjadi kunci bagi kemajuan industri kendaraan listrik Indonesia di masa depan," pungkas Bamsoet. (jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Heru Budi Bilang Jajarannya Bakal Gunakan Kendaraan Listrik, Mulai Kapan?
Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Dedi Sofian, Dedi Sofian