Pemerintah Akui Ada Pembatasan Pembelian Beras, Terjadi Kelangkaan?

Selasa, 13 Februari 2024 – 08:18 WIB
Pemerintah mengakui ada pembatasan pembelian beras premium di toko ritel modern. Aprindo mengaku kesulitan mendapatkan pasokan. Ilustrasi: Elvi R/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah mengakui ada pembatasan pembelian beras premium di toko ritel modern.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan pembatasan pembelian beras dilakukan untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat.

BACA JUGA: Aprindo Bongkar Penyebab Harga Beras Naik di Toko Ritel, Ya Ampun!

“Pembatasan pembelian ini dari dulu dari beberapa bulan lalu, itu sudah diterapkan sejak tahun lalu. Kenapa dibatasi dua pak total 10 kilogram? Itu supaya distribusinya merata, kalau di rumah tangga (konsumsi) berasnya 5-10 kilogram, itu tentunya sudah cukup,” kata Arief dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Menurutnya, pembatasan pembelian beras di ritel telah diinisiasi sejak Oktober 2023, terutama pada pembelian beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

BACA JUGA: Ahmad Sahroni Center Salurkan Puluhan Ribu Paket Beras Murah untuk Warga Jakut

Hal itu, lanjut dia, agar mendorong masyarakat untuk dapat berbelanja bijak sesuai dengan kebutuhan dan memastikan masyarakat secara luas tidak belanja beras berlebihan melebihi kebutuhan normal.

Di samping itu pemerintah mempersiapkan cadangan pangan pemerintah (CPP).

BACA JUGA: KTNA Nasional Yakin Panen Tahun Ini Melimpah dan Indonesia Bakal Surplus Beras

Dia mengatakan pihaknya bersama kementerian dan lembaga yang terkait telah diberikan arahan Presiden Joko Widodo untuk bergerak cepat mengatasi kondisi beras nasional hari ini. Hal itu, lanjut Arief, menanggapi dinamika kondisi beras nasional menjadi salah satu konsentrasi pemerintah.

“Badan Pangan Nasional tadi bersama Bapak Presiden, ada Menteri Perdagangan, Menteri BUMN, Menteri Keuangan, Menko Perekonomian, Dirut Bulog, tadi pagi-pagi sekali dipanggil dari istana ya, untuk membahas kondisi perberasan hari ini,” katanya.

Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya Pamrihadi Wiraryo menambahkan kebijakan pembatasan pembelian beras memang demi pemerataan dan hanya untuk konsumsi rumah tangga.

“Jadi, karena memang di ritel itu tadi dikatakan ini kan untuk konsumsi, jadi memang kita buat (untuk) pemerataannya. Ini sudah dari beberapa waktu lalu, hanya untuk konsumsi rumah tangga saja, kami akan jaga,” kata Pamrihadi.

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) sebelumnya menyatakan bahwa kenaikan harga dari produsen dapat menyebabkan kekosongan atau kelangkaan bahan pokok di gerai ritel modern Indonesia.

Ketua Umum Aprindo Roy N Mandey mengatakan kelangkaan yang terjadi di kemudian hari mampu menimbulkan panic buying atau pembelian secara berlebihan karena takut kekurangan stok.

Pada peritel saat ini disebut mulai kesulitan mendapatkan suplai beras untuk tipe premium lokal kemasan lima kilogram. Keterbatasan ini disebabkan karena masa panen diperkirakan baru akan terjadi pada pertengahan Maret 2024.

Selain itu, belum masuknya beras tipe medium (SPHP) yang diimpor pemerintah juga menjadi penyebab kelangkaan dan tingginya harga beras.

"Situasi dan kondisi yang tidak seimbang antara suplai dan demand inilah yang mengakibatkan kenaikan HET beras pada pasar ritel modern dan pasar rakyat," kata Roy.(antara/jpnn)


Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Tag

Terpopuler