JAKARTA — Pemerintah memang sudah memutuskan untuk memberlakukan pembatasan BBM subsidi per 1 Januari 2011Namun yang masih menjadi persoalan adalah pola pengawasan sehingga kebijakan itu bisa benar-benar berjalan sesuai rencana.
"Nanti memang sulit saat melakukan kontrol dan pengawasan pelaksanaannya
BACA JUGA: Defisit APBN 2010 Meleset dari Target
Karena itu tim tekhnis antara ESDM dan Pertamina mulai dari sekarang sudah mempersiapkan mekanisme pengawasan ituSelain itu, Pemerintah juga masih menentukan satu dari dua opsi tentang kriteria kendaraan yang harus dibatasi pembelian bahan bakarnya
BACA JUGA: Semenanjung Korea Memanas, Perekonomian Indonesia Bisa Kena Imbas
Opsi pertama, diberlakukan untuk seluruh kendaraan buatan di atas tahun 2005Dari dua opsi yang ada, Hatta menilai bahwa membatasi BBM subsidi untuk seluruh kendaraan plat hitam lebih efisien
BACA JUGA: Karen: Akusisi Medco Dongkrak Produksi Pertamina
Alasannya, karena lebih mudah pelaksanaannya di lapangan daripada harus melihat jenis kendaraan berdasarkan tahun produksi."Memang yang lebih gampang dikontrol dan simpel itu jika seluruh plat hitam dibatasiTapi tentu nanti harus kita bicarakan dulu bersama dewanSelain itu juga harus dicermati, misalnya dari sisi kemampuanKalau dari segi tahun, agak sulit dikontrol jugaMisalnya ada masyarakat kita baru saja menjual motornya membeli cicilan mobil tahun 1999 atau 2000 untuk usaha, tentu itu harus dipertimbangkan," jelas Hatta.
Mengenai perkiraan inflasi akibat pembatasan BBM subsidi, Hatta yakin tidak akan terlalu berpengaruh besarSebab, bagaimanapun semua kebijakan sudah melalui perhitungan yang matang dari berbagai lembaga kajian pemerintah dan non pemerintah.
"Memang pada sisi belanja rumah tangga akan berpengaruh dan itu yang harus dicermatiTapi kenaikan inflasinya tentu tidak akan besar, karena tidak semua rakyat menggunakan kendaraanPemilik mobil itukan tidak banyak apalagi di pedesaan," kata Hatta.(afz/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pertamina Diminta Penuhi Target Produksi
Redaktur : Tim Redaksi