Sejumlah senator dan aktivis HAM mendesak Pemerintah Australia untuk memastikan panel surya yang digunakan di negara ini bukan yang diproduksi di Xinjiang, Tiongkok, yang diduga melanggar HAM.

Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Australia menuduh Tiongkok telah menganiaya warga minoritas Uyghur di Xinjiang, dengan menunjuk bukti-bukti pengawasan massal, penahanan di luar hukum, pembatasan kebebasan beragama, dan kerja paksa.

BACA JUGA: Pemilik Kapal Asing Mengaku Setor Miliaran Rupiah kepada Angkatan Laut Indonesia

Provinsi Xinjiang memproduksi sekitar setengah dari pasokan poli-silikon dunia. Ini adalah bahan utama yang dibutuhkan untuk memproduksi panel surya.

Sebagian besar panel surya yang dijual di Australia saat ini merupakan buatan Tiongkok.

BACA JUGA: Untuk Mencapai Pertumbuhan Ekonomi, Australia Perlu Dua Juta Migran dalam Lima Tahun

Profesor Laura Murphy dari Helena Kennedy Centre for International Justice mengatakan orang Uyghur dipaksa untuk memproduksi mineral ini dan akibatnya, mata rantai pasokan global terpapar perbudakan modern.

"Jika pemerintah atau pengembang di Australia atau bahkan konsumen membeli panel dari Tiongkok, mereka sangat terpapar [pelanggaran HAM]," kata Profesor Laura kepada ABC.

BACA JUGA: Situasi Memanas, Tetangga Indonesia Ini Siap Bela Taiwan Jika China Macam-Macam

"Hampir semua orang di dunia yang membeli panel surya kemungkinan akan membeli produk yang dibuat hasil kerja paksa," ujarnya.

Tiongkok sebelumnya menyangkal adanya tuduhan kerja paksa ini. Kedutaan Tiongkok di Canberra belum menanggapi pertanyaan yang diajukan ABC.

Tapi Profesor Laura mengatakan, paparan industri tenaga surya terhadap kerja paksa baik secara langsung maupun tak langsung sangat jelas, dengan merujuk pada analisis terhadap dokumen, kontrak, dan situs website perusahaan Tiongkok.

"Salah satu alasan mengapa kerja paksa ini begitu terang benderang terjadi, yakni karena secara terbuka perusahaan terkait menyampaikan keterlibatan mereka dalam program kerja di wilayah itu," katanya.

"Siapa saja yang menolak berpartisipasi dalam transfer tenaga kerja atau program pengentasan kemiskinan yang dijalankan oleh negara akan dihukum. Jadi, sama dengan melanggar hukum bila tidak berpartisipasi," jelasnya. Reaksi pemerintah Australia

Menteri Energi dan Pengurangan Emisi, Angus Taylor, menjelaskan bahwa "Saat membeli panel surya, warga Australia perlu yakin mereka akan mendapatkan apa yang mereka bayar".

"Pemerintah mendukung pengembangan kemampuan manufaktur domestik Australia di sektor panel surya melalui Strategi Manufaktur Modern," kata Menteri Angus.

Panel surya yang dijual di Australia harus disetujui oleh Dewan Energi Bersih dan memenuhi standar industri. Dewan ini juga belum menjawab pertanyaan dari ABC.

Senator independen Rex Patrick menyebut pemerintah harus berbuat lebih banyak dan menyusun UU untuk menghentikan impor produk apa pun yang terkait dengan kerja paksa.

"Jika panel surya dibuat dengan menggunakan tenaga kerja perbudakan, maka berdasarkan RUU yang telah lolos di Senat, produk tersebut tak akan diizinkan masuk ke Australia," kata Senator Rex.

Menurut dia, Australia seharusnya berani menentang praktik kerja paksa yang terjadi di negara lain.

"Ada batas tertentu bila kita bicara soal hubungan internasional. Genosida adalah salah satunya," kata Senator Rex Patrick. Reaksi oposisi

Senator Kimberley Kitching dari Partai Buruh yang beroposisi menyebut tuduhan ini sangat mengganggu dan menurut dia mayoritas warga Australia tak mengetahuinya.

"Begitu orang tahu bahwa panel surya mereka dibuat dengan kerja paksa, saya yakin mereka tak menginginkannya," kata Senator Kimberley kepada ABC.

Dia mengatakan Partai Buruh akan mendukung pelaporan wajib bagi suatu perusahaan untuk membuktikan bahwa mereka tidak memiliki hubungan dengan praktik kerja paksa.

"Ini menyangkut siapa kita sebagai manusia dan siapa kita sebagai negara dan apa nilai-nilai kita," katanya.

Senator Kimberley mengatakan perbudakan modern adalah masalah lintasnegara di seluruh dunia.

Amerika Serikat melarang impor beberapa bahan panel surya awal tahun ini karena terkait dengan kerja paksa.

Tiga perusahaan yang terlibat kini masuk daftar hitam di AS.

Sesaat sebelum konferensi COP26 di Glasgow, penasihat keamanan nasional Gedung Putih, Jake Sullivan, ditanya bagaimana AS bisa memperluas penggunaan panel surya bila mengambil tindakan tegas terhadap impor (dari Tiongkok).

“Presiden (Biden) percaya bahwa kami dapat mengambil sikap keras terhadap kerja paksa, menentang kerja paksa di mana pun termasuk di Xinjiang, dan pada saat yang sama mengembangkan pasokan tenaga surya yang kuat, tangguh, dan efektif,” kata Jake Sullivan.

Diproduksi oleh Farid Ibrahim dari artikel ABC News.

BACA ARTIKEL LAINNYA... Mengatasi Kekurangan Pekerja, Murid yang Baru Lulus Didorong Memetik Buah Selama Jeda Tahun Ajaran