JAKARTA – Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan bahwa pemerintah Australia melalui Kedutaan Besar-nya di Jakarta, memberi respon atas kritik yang disampaikan parlemen Indonesia.
Hal itu menyusul manuver dari Anggota Parlemen Australia dari Partai Hijau, Richard terkait rencana berkumpulnya beberapa aktivis dan sejumlah anggota parlemen Australia dan sekitar Pasifik (Papua Nugini, Selandia Baru, Vanuatu dan lainnya ) pada pekan depan di Australia. Richard, yang tergabung dalam kaukus tersebut mengatakan, bahwa bangsa Papua harus diberi kesempatan menentukan pilihannya sebagai bangsa.
“Jadi, setelah ada reaksi dari Komisi I yang mengktritisi manuver Richard, kita sudah mendapat respon dari Dubes Australia di Jakarta yang pada prinsipnya menegaskan bahwa, posisi politik Australia terhadap Papua itu tidak berubah,” kata Mahfud Siddiq, Kamis (1/3) di Jakarta.
Mahfud juga menambahkan, Australia mengacu kepada Kesepakatan Lombok yang menghormati kedaulatan NKRI. Australia menganggap persoalan Papua Barat dan Papua itu sebagai persoalan dalam negeri Indonesia. “Dan mereka tidak intervensi,” kata dia.
Yang kedua, lanjut dia, Kedubes Australia menegaskan bahwa yang terjadi itu adalah sikap Anggota Parlemen, bukan parlemen keseluruhan. Apa yang dilakukan Richard adalah suatu sikap yang berbeda dengan pemerintah Australia.
Menurut Mahfudz, di Kesepakatan Lombok sudah mengatur suatu kesepakatan bahwa persoalan Papua Barat dan Papua adalah persoalan politik dalam negeri Indonesia. “Dan Indonesia menegaskan bahwa kedua provinsi itu adalah bagian dari NKRI,” tegasnya.
Ia menegaskan, yang paling penting ketika ada manuver-manuver dari parlemennya, Pemerintah Australia melalui Duta Besarnya sudah menegaskan sikapnya. “Kita tinggal verifikasi saja nanti seperti apa. Apakah mereka akan memberikan sinyal positif, atau memberikan ruang gerak bagi manuver yang dilakukan Richard dan kawan-kawan,” katanya.
“Saya apresiasi Dubes itu melakukan pernyataan mestinya nanti ketika forum itu betul-betul dilaksanakan pada saat yang sama paling tidak harus ada pernyataan dari Pemerintah Australia,” katanya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin mengingatkan kepada pemerintah untuk mewaspadai rencana berkumpulnya beberapa aktivis dan sejumlah anggota parlemen Australia dan sekitar Pasifik (Papua Nugini, Selandia Baru, Vanuatu dan lainnya ) pada pekan depan di Australia.
Rencana pertemuan ini, kata TB Hasanuddin, patut disesalkan. Dijelaskan, mereka berkumpul dalam sebuah kaukus Parlementarian For West Papua. Salah seorang anggota parlemen Australia dari Partai Hijau Richard, yang tergabung dalam kaukus tersebut mengatakan, bahwa bangsa Papua harus diberi kesempatan menentukan pilihannya sebagai bangsa. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mendagri Moratorium Pemekaran Desa
Redaktur : Tim Redaksi