jpnn.com - JAKARTA - Pelaksanaan program Kartu Identitas Anak (KIA) diperluas. Setelah sukses di 58 daerah sepanjang 2016, program yang juga dikenal dengan KTP anak ini bakal dilaksanakan di 50 daerah pada 2017. Pembiayaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Di 2017 akan ditambah 50 daerah dengan dana APBN. Tapi daerah lain tetap boleh melaksanakan program KIA dengan biaya dari APBD," ujar Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakrullah, Kamis (15/12).
BACA JUGA: KPK Bidik Pihak Lain Suap Proyek Bakamla
Menurut Zudan, ke-50 daerah nantinya dipilih dengan sejumlah pertimbangan. Antara lain, kesuksesan dalam melaksanakan program akta kelahiran.
"Jadi tolok ukurnya itu cakupan akta kelahiran sudah di atas 75 persen. Pelayanan ini tidak akan berhenti, karena setiap waktu lahir bayi baru. Jadi pelayanan berjalan terus sampai semua anak dapat KIA," ucap Zudan.
BACA JUGA: Revisi UU ASN Dilakukan Usai Reses
Sejak dimulai awal 2016 lalu, respons daerah kata Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Gorontalo ini, cukup baik menyambut program KTP anak. Karen itu Zudan optimistis, nantinya seluruh anak di Indonesia juga memiliki kartu identitas, sehingga pelayanan yang diberikan negara dapar lebih maksimal.
"Ini program baru mulai 2016, kami monitor terus. Daerah bagus responsnya. Di 2016 itu kan ditargetkan lima juta anak miliki KIA," pungkas Zudan.(gir/jpnn)
BACA JUGA: Diterima Pimpinan DPR, Ini Lima Tuntutan Honorer
BACA ARTIKEL LAINNYA... Masa Sidang DPR Ditutup, Revisi UU MD3 Tertunda
Redaktur : Tim Redaksi