jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Bakal Integrasikan Litbang Semua Kementerian
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan saat ini pemerintah bersama DPR sedang menyiapkan payung hukum untuk mengintegrasikan semua Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang) lintas kementerian.
BACA JUGA: Pariwisata Bisa Memperkuat Rupiah Secara Permanen
Hal ini disampaikan Bambang saat dimintai tanggapan soal arahan Presiden Joko Widodo dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta pada Senin (9/4).
Saat itu, Jokowi mengatakan anggaran riset di semua kementerian mencapai Rp 24,9 triliun.
BACA JUGA: Bawa IHSG Tembus Rekor, Dirut BEI Terima Award dari Iluni UI
Namun, dia belum puas dengan hasil yang dicapai. Ke depan dia meminta dana sebesar itu harus tahu mau digunakan untuk apa dan kelihatan hasilnya.
"Rancangan Undang-undangnya lagi dibahas di DPR dan pemerintah, dan Kemenristek Dikti. Targetnya tahun ini (selesai)," ucap Bambang di Istana Negara.
BACA JUGA: Hasil Kajian Pemindahan Ibu Kota Sudah Sampai di Pak Jokowi
Menurut Bambang, RUU Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek) yang diusulkan pemerintah ke DPR, akan menjadi payung hukum guna mengintegrasikan litbang antarkementerian dan lembaga. Termasuk BPPT, LIPI, BATAN dan lainnnya.
"Nah sekarang kami usahkan kementerian yang litbangnya gak terlalu aktif direview dululah. Masih perlu gak litbang itu, karena kan bisa saja litbang itu diintegrasikan dengan BPPT dan LIPI," jelas dia.
Dia belum bisa memerinci saat ditanya apakah semua litbang kementerian akan digabung ke BPPT.
Yang jelas RUU tersebut menurutnya akan mengatur sedemikian rupa efektivitas litbang yang ada.
"Karena saat ini litbang di kementerain itu kan hanya unutk supporting, sedangkan kita ingin litbang daripada ngabisin anggaran langsung saja ke core research-nya dan development (pengembangan-red)," tambah mantan menteri keuangan ini.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ssttt, Ini Kabar Terbaru soal Rencana Pemindahan Ibu Kota
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam