jpnn.com, JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, pemerintah berencana mengembalikan metode penyaluran bansos berupa beras secara langsung kepada masyarakat.
Hal itu seperti metode lama yang digunakan pemerintah, yakni dengan menyalurkan bantuan dalam bentuk beras sejahtera (rastra).
BACA JUGA: Tenang, Selama Ramadan Tersedia 56 Ribu Ton Beras
’’Kami akan memberikan beras secara langsung kepada masyarakat yang kurang mampu,” ujarnya di sela-sela musyawarah perencanaan pembangunan nasional (musrenbangnas), Kamis (9/5).
Hal itu dilakukan karena Bulog menyimpan stok beras dalam jumlah yang besar.
BACA JUGA: Cara Bulog Kejar Target Pengadaan Beras
Padahal, Bulog bukan satu-satunya supplier beras di e-warung. Akibatnya, Bulog kekurangan media penyerapan stok beras.
’’Karena tidak disalurkan, stok yang ada di gudang jadi kuning. Akhirnya kami kembali lagi dari bentuk transfer (uang) ke tunai (beras) secara langsung. Memang ini membutuhkan pekerjaan sedikit,” lanjut JK.
BACA JUGA: Bagaimana Cara Agar Serapan Bulog Bisa Lebih Baik?
Saat ini Perum Bulog mempunyai stok cadangan beras pemerintah (CBP) 2.050.000 ton.
Tahun ini target serapan Bulog adalah 1.800.000 ton. Hingga April lalu, serapan beras Bulog 400.000 ton.
Penyaluran rastra rata-rata 230.000 ton per bulan dan dilakukan 13 kali setahun. Dengan begitu, total penyaluran rastra sekitar 2.990.000 ton per tahun.
Sebelumnya, Bulog menyatakan telah mendapat mandat dari pemerintah untuk mengembalikan penyaluran tunjangan pangan untuk PNS, TNI, dan Polri (natura) dari sistem nontunai (menggunakan uang) menjadi tunai (dalam bentuk beras).
Metode penyaluran tunjangan tersebut berubah sejak 2001. Dengan begitu, pemerintah mempunyai dua pertimbangan untuk membantu Bulog meningkatkan serapan berasnya.
Yakni, menyalurkan bansos secara tunai kepada penerima manfaat serta menyalurkan tunjangan natura secara tunai kepada ASN.
Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Tri Wahyudi Saleh mengungkapkan, pihaknya masih menunggu keputusan tertulis dari pemerintah.
Pihaknya juga belum melakukan rapat koordinasi teknis dangan kementerian/lembaga (K/L) terkait.
Pembahasan mengenai opsi-opsi peningkatan serapan beras ini baru dilakukan dalam rapat terbatas di istana dan musrenbangnas bersama Bappenas.
’’Prinsip Bulog siap melaksanakan penugasan pemerintah dan menunggu ketetapan dari pemerintah,” ujar Tri kemarin. (rin/c17/oki)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pak JK Rekomendasikan 3 Daerah Ini jadi Opsi Ibu Kota Baru Indonesia
Redaktur : Tim Redaksi