JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto mengapresiasi langkah Dewan Perwakilan Rakyat yang telah menerapkan standar etika yang ketat dalam melakukan seleksi Calon Hakim Agung (CHA). Hal ini menyusul pernyataan kontroversial CHA, Daming Sunusi yang dianggap melecehkan korban pemerkosaan.
"Pemerintah juga merasa besar hati menyaksikan kuat dan sensitifnya perasaan keadilan yang hidup di masyarakat. Ini adalah bukti bahwa keadilan gender adalah bagian dari etika publik dalam demokrasi kita," ujar Djoko dalam siaran pers yang diterima JPNN, Selasa (15/1).
Menurutnya, keadilan bukanlah keadilan bila hanya melindungi satu jenis kelamin. Sementara hukum, lanjutnya, juga tidak boleh dibiarkan menjadi kepanjangan dominasi patriarki.
Bekas KASAU itu menambahkan, demokrasi Indonesia juga tidak bisa penuh dirayakan tanpa hak dan peran setara perempuan di dalamnya. Djoko mengatakan, seluruh elemen masyarakat perlu mengambil peran untuk memastikan Indonesia tak akan pernah menjadi bangsa yang mengingkari dan mengecualikan sejarah perjuangan perempuan.
"Reaksi keras kaum perempuan Indonesia yang kita saksikan hari ini terhadap hakim yang tak sensitif itu, adalah bukti menggembirakan bahwa sejarah perjuangan kaum perempuan dalam demokrasi Indonesia bukan saja sudah lama dimulai, namun juga akan terus melengkapi rupa dan isi kebangsaan Indonesia," pungkas Djoko.(flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menkumham Cibir Candaan Daming
Redaktur : Tim Redaksi