jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah menyatakan tengah membangun 9.113 Base Transceiver Station (BTS) 4G untuk melayani masyarakat di wilayah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal).
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan pembangunan infrastruktur telekomunikasi merupakan salah satu misi pemerintahan Kabinet Indonesia Maju agar tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam mengakses layanan internet.
BACA JUGA: Kemenhub Pastikan BTS Teman Bus Kembali Beroperasi
Dia menjelaskan Kontrak Kerja Sama Penyediaan Layanan Seluler BTS di Wilayah 3T merupakan salah satu tahapan pelaksanaan tugas Badan Layanan Umum Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BLU BAKTI) Kemenkominfo.
“Di saat yang bersamaan, kami juga secara tidak langsung menugaskan seluruh operator seluler untuk memastikan tidak ada desa dan kelurahan yang blankspot di wilayah non3T, wilayah komersial sebanyak 3.435 desa dan kelurahan atau total 12.548 desa dan kelurahan di Indonesia,” tuturnya.
BACA JUGA: Telkomsel Percepat Upgrade Layanan 3G ke 4G Tahun ini
Johnny memerinci, total 12.548 BTS 4G tersebut melayani 12.548 desa dan kelurahan yang mencakup wilayah 3T dan non-3T.
Kontrak tersebut dilakukan oleh BAKTI Kementerian Kominfo dan dua operator seluler yakni PT XL Axiata Tbk dan PT Telekomunikasi Seluler.
BACA JUGA: Kemenkominfo Gandeng 2 Operator Selular Perluas Jaringan di Wilayah 3T
Menkominfo juga mengharapkan kehadiran infrastruktur digital dapat dimanfaatkan dengan baik.
Pasalnya, terdapat tantangan secara geografi, keamanan, dan ketertiban masyarakat baik terhadap infrastruktur fisik maupun manpower yang hadir dan membangun di wilayah tersebut.
“Maka, tentunya ini merupakan satu pekerjaan yang luar biasa tantangannya, sehingga amanat-amanat ini harus dilaksanakan dengan baik,” tandas Menteri Johnny.
Lebih lanjut, adapun kategori pembangunan BTS itu punya dua karakter, Menkominfo menyatakan pembangunan mencakup 1.209 BTS yang dibangun melalui skema Universal Service Obligation.
“Untuk kategori kedua yakni 7.904 adalah yang menjadi objek hari ini yang ditandatangani kerjasama layanannya bagi masyarakat, yang dilaksanakan saat ini oleh dua operator seluler Telkomsel dan XL Axiata melalui blended financing antara Universal Service Obligation, dukungan fiskal rupiah murni dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor Kominfo,” jelasnya.
Dirut BAKTI Anang Latif menegaskan kolaborasi antara Kemenkominfo dan mitra operator seluler akan berlanjut sampai infrastruktur telekomunikasi tuntas dibangun dan layanan telah dinikmati masyarakat.
“Masih ada pekerjaan rumah lanjutan yang menanti. Kita perlu bersama-sama memastikan bahwa masyarakat mampu memanfaatkan layanan ini dengan produktif, secara khusus dalam pemanfaatannya di bidang usaha,” tegasnya.
Selaras dengan salah satu pilar transformasi digital nasional yang dilaksanakan Kemenkominfo, pemerintah berupaya meningkatkan ekonomi digital.
“Jika masyarakat mampu memanfaatkan teknologi dan on boarding usahanya ke dalam ranah digital, tentunya hal ini akan semakin memperkuat perekonomian serta daya saing bangsa Indonesia,” tutur Anang. (mcr10/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robia