"Pemerintah belum menyampaikan program itu ke DPR. Informasinya baru kita dapat melalui media massa. Untuk itu Komisi VII DPR segera menggelar rapat internal guna menjadwal rapat kerja dengan pemerintah," kata Satya W Yudha, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Selasa (10/1).
Termasuk soal rencana pemberlakuan penghematan BBM bersubsidi yang akan direalisasikan pada 1 April mendatang, menurut Yudha harus dibahas dahulu dengan DPR.
"DPR perlu penjelasan yang cukup. Soal dukungan, pasti akan diberikan DPR tapi dukungan seperti apa yang akan diberikan, DPR perlu penjelasan dari pemerintah," tegas politisi Partai Golkar itu.
Menjawab pertanyaan kesepakatan-kesepakatan apa saja yang telah dibuat antara pemerintah dengan DPR terkait dengan BBM, kata Yudha antara lain soal soal kuota BBM subsidi untuk 2012 sebanyak 40 juta kiloliter, dengan penghematan 2,5 juta liter.
"Namun soal bagaimana realisasi atau cara upaya penghematan itu akan dilakukan, pemerintah sebaiknya menyampaikan terlebih dahulu ke DPR agar dalam pelaksanaannya tak terjadi pembengkakan, seperti yang terjadi pada tahun-tahun lalu," tegasnya.
Awal tahun 2012 ini pemerintah sudah memulai kegiatan sosialisasi penghematan BBM subsidi dengan cara melarang kendaraan pribadi menggunakan premium yang akan diberlakukan 1 April 2012 di Pulau Jawa dan Bali.
Selain itu, pemerintah berencana menyiapkan pengalihan konsumsi premium ke gas dengan menggunakan converter kit seharga Rp14 juta per unit.
Pada 2013 dan 2014 program pembatasan BBM serupa akan diterapkan di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Maluku. Dengan demikian, hanya angkutan umum, pelayanan umum, dan sepeda motor yang berhak menggunakan premium. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dijual ke Daerah Lain, Harga Daging di Luwuk Mahal
Redaktur : Tim Redaksi