jpnn.com - JAKARTA -- PP 56 Tahun 2012 tetap menjadi payung hukum pengangkatan tenaga honorer kategori dua (K2) menjadi CPNS. Pemerintah pun belum berencana merevisi PP tersebut dengan peraturan lainnya.
"Belum ada rencana merevisi PP yang ada. PP 56 kan masih baru jadi itu saja yang dipakai dulu," kata Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) Setiawan Wangsaatmaja kepada JPNN, Senin (3/3).
BACA JUGA: KPK Boyong Saksi yang Dilindungi LPSK
Dijelaskannya, dalam pengangkatan honorer K2 secara bertahap, acuan pemerintah tetap pada PP 56/2012. Di dalam PP tersebut, disebutkan honorer K2 yang diangkat masa kerjanya minimal 1 Januari 2005 dan sumber pembiayaannya dari non APBN/APBD. Sedangkan mekanisme pengangkatannya melewati tes sesama honorer.
"Kita akan lihat apakah 605 ribu honorer K2 itu sesuai aturan dalam PP 56/2012. Kalau yang memenuhi aturan akan diangkat bertahap," terangnya.
BACA JUGA: Ditanya soal Atut, Susi Tur Pilih Menghindar
Diapun meminta kalangan honorer K2 bisa memahami aturan pemerintah tersebut. Sebab tidak adil bila honorer yang bekerja di atas 2005 harus diangkat CPNS lewat jalur "khusus" juga.
"Sebenarnya pemda sudah tahu kok, kalau batas terakhir angkat honorer itu tahun 2005. Kalau ada yang ngeyel angkat juga, itu jadi tanggung jawab pemda itu sendiri," tegas Setiawan. (esy/jpnn)
BACA JUGA: Kontak Senjata Polisi-Teroris Masih Berlangsung
BACA ARTIKEL LAINNYA... Keberatan Ditolak, Jaksa Minta Persidangan Susi Tur Dilanjutkan
Redaktur : Tim Redaksi