jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin merespons pemberitaan terkait janji pemerintah yang tidak akan mengimpor beras dan tidak akan menaikkan PPN Beras.
Akmal menyatakan akan mencatat janji ini dan mengajak seluruh masyarakat yang ia temui akan adanya janji ini.
BACA JUGA: Nilai Tukar Petani Naik 0,19 persen, Begini Respons Politikus Andi Akmal
“Kmai sudah sering ya mendapati janji-janji seperti ini. Harapannya dapat ditepati karena langka sekali pemerintah menepati janji terutama persoalan importasi beras," sindir Akmal dalam siaran pers pada Sabtu (10/7).
Akmal mengatakan saat ini publikasi berkaitan statistik beras telah menyebar di seluruh tanah air. Produksi beras pada masa tanam (MT) I tahun 2021 sebesar 17,56 juta ton dan terdapat surplus overstok pada Januari 2020 sebesar 7,39 juta ton.
BACA JUGA: Jokowi Pastikan Tidak Impor Beras, Tetapi...
Sementara jumlah konsumsi nasional 14,67 juta ton, sehingga akhir Juni 2021 terdapat surplus beras sebanyak 10,29 juta ton.
"Jangan sampai data-data yang sudah jelas dan tersebar di masyarakat ini, nantinya dikhianati dengan berbagai macam alasan sehingga akhirnya muncul keputusan dengan tiba-tiba ada impor," kata Akmal.
Politikus PKS ini memaparkan saat ini semua institusi negara sudah mulai kompak. Menteri pertanian, Menteri Perdagangan, dan BULOG, menyepakati tidak ada importasi beras. Kecuali beras premium mungkin masih bisa di samping memang cuma sedikit dan segmentasinya sangat terbatas seperti beras basmati untuk nasi kebuli dan lainnya.
Kekompakan lembaga antarnegara ini mesti terus dilakukan agar tidak membingungkan rakyat. Sebab, selama ini yang terjadi apa yang diucap, lain lagi yang dikerjakannya.
“Termasuk persoalan PPN beras. Kita semua sudah memegang ucapan pemerintah bahwa tidak ada namanya PPN untuk beras reguler yang secara umum dikonsumsi mayarakat banyak. Jejak digital sudah ada di mana-mana, mudah-mudahan enggak meleset lagi ini janjinya,” ketus Akmal.
Pria kelahiran asal Bone ini menekankan betul-betul bahwa jangan lagi ada skenario importasi beras reguler karena memang perencanaan hasil panen beras secara nasional sebesar 33 juta ton akan mampu diraih. Ini tinggal persoalan manajemen logistik mulai dari masa panen hingga produk ini ke tangan masyakat seluruh Indonesia.
"Sekali lagi saya berharap, semua komitmen dengan yang sudah diputuskan. Saat ini sudah disampaikan stok cadangan beras pemerintah masih terjaga sebanyak 1,4 juta ton sehingga tidak ada alasan ini dan itu di kemudian hari tahun 2021 ini muncul gebrakan berupa impor beras,” ujar Andi Akmal Pasluddin.(jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Friederich