Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangaan, diketahui dari 34 provinsi ditemukan potensi kerugian negara sebesar Rp4,1 Triliun. Angka ini berasal dari 9.703 kasus yang ditemukan.
Menurut Fitra, angka ini memperlihatkan pemerintah di daerah masih tidak takut kepada auditor negara. Bahkan mereka cenderung membiarkan hal tersebut dengan tidak mempublikasikannya kepada publik.
"Dengan tidak memberitahu kepada publik, memperlihatkan pembuat kebijakan ingin sembunyi dari rasa malu agar tidak menjadi sorotan rakyat sendirinya," kata Uchok.
Fitra juga menilai besarnya potensi kerugian negara oleh pembuat kebijakan, bukti lemahnya peran wakil rakyat di DPRD.
"Kelihatannya mereka bukan melakukan pengawasan terhadap eksekutif, tapi lebih bekerja sama dengan eksekutif untuk mencari materi dari Program-Program APBD demi kebutuhan pribadi dan partai mereka," tegas Uchok.(abu/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sadapan Telepon Diputar, James Tetap Berkelit
Redaktur : Tim Redaksi