jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP Partai Golkar, Azis Samual meminta Pemerintah dan DPR RI mendukung sepenuhnya keberadaan Densus Tipikor Polri.
Sebab keberadaannya menjadi kebutuhan urgent bagi bangsa, demi mengakselerasi pemberantasan korupsi yang nyaris mewabah di seluruh Indonesia.
BACA JUGA: Begini Respons Sri Mulyani Soal Anggaran Densus Tipikor
Menurut Aziz kebijakan Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengenai Densus Tipikor sangat tepat karena selaras dengan tuntutan publik.
"Patut diingat bahwa Polri memiliki struktur organisasi hingga ke desa. Pemberantasan korupsi mesti berlangsung secara terlembagakan dan massif di seluruh wilayah Indonesia sampai ke basis pemerintahan desa. Dalam konteks ini, hanya Polri yang memiliki perangkat dan prasyarat pelembagaan pemberantasan korupsi yang efektif," papar Azis, Minggu (22/10)
BACA JUGA: Jokowi Akhirnya Bicara soal Densus Tipikor
Menurut dia, praktek pemerintahan di negeri ini mesti dipandang dalam satu tarikan nafas karena negara ini adalah negara kesatuan.
Dalam perspektif negara kesatuan inilah, kebijakan pemberantasan korupsi mesti pula berlangsung massif di seluruh wilayah negara kesatuan.
BACA JUGA: Polri Bentuk Densus Tipikor, Ini Kata Menkopolhukam
"Densus Polri hadir untuk menjawab kebutuhan rakyat akan terselenggaranya pemerintahan yang amanah atau bebas dari praktek korupsi di seluruh wilayah NKRI," tegas Azis.
Terhadap kekuatiran segelintir pihak bahwa kehadiran Densus Tipikor bisa menimbulkan overlapping atau tumpang tindih dengan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi, Azis menyebut kekhawatiran itu sama sekali tidak beralasan.
"Justru aparatur KPK yang semestinya bersyukur dengan kehadiran Densus Tipikor Polri, karena dapat semakin mengakselerasi pemberantasan korupsi di seluruh wilayah Indonesia," terangnya.
Menurut dia, terasa aneh apabila upaya-upaya percepatan pemberantasan korupsi malah dicurigai.
Densus Tipikor Polri, lanjut dia, adalah terobosan progresif dalam hal percepatan pemberantasan korupsi.
"Densus Tipikor Polri semestinya dipandang sebagai manifestasi nasionalisme hukum dari institusi Polri," dia menandaskan. (dkk/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Fahri Tolak Anggaran Rp 2,6 Triliun untuk Densus Tipikor
Redaktur & Reporter : Muhammad Amjad